Scroll untuk baca berita
AcehNEWS-BIDIK NAGANRAYA

Sulitnya Mencari Keadilan Penyerobotan Lahan Kebun Warga . Pemkab Serta APH DiMinta Bertindak  

781
×

Sulitnya Mencari Keadilan Penyerobotan Lahan Kebun Warga . Pemkab Serta APH DiMinta Bertindak  

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Nagan Raya. Diduga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT KIM ( Kharisma Iskandar Muda ) Melakukan Penyerobotan lahan perkebunan milik warga didesa bumi sari kecamatan Beutong kabupaten Nagan Raya. Tanah yang tidak pernah sama sekali kami jual kepada KIM kenapa masuk dalam HGU PT KIM ? Ini kan sangat aneh. Kami sangat yakin ini ada oknum PT KIM yang bermain, Kalau memang PT KIM punya bukti bahwa kami pernah menjual tanah kami, silakan dibuktikan ? Karena data masyarakat bumi sari yang menjual tanah ke PT KIM dulu pasti ada di PPAT .” Tegasnya MJ ” Kamis, (26/6/2025).

MJ Cs masyarakat desa Bumi Sari lahan perkebunan kelapa sawit milik warga dan kebun sejak bertahun tahun kami warga menggarap bahkan memiliki surat sebelum areal izin HGU diterbitkan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut

Kami masyarakat hanya mencari Keadilan dan Taat Hukum serta menjunjung tinggi Hukum tetapi sampai saat ini belum mendapatkan Keadilan yang seutuhnya di Negara Republik Indonesia , Hak – hak dan kewajiban selaku warga dan sesuai dengan UUD 1945 yang tercantum di pasal 27 , 28

Menurut MJ lebih Ironis nya lagi Pihak perusahaan PT KIM untuk pembebasan lahan Areal Izin HGU . bukan dari kepala Desa Bumi Sari tetapi dari kepala Desa Babah Rot . Bahwa Lahan garapan masyarakat desa bumi sari tiba tiba sudah masuk dalam Areal Izin HGU PT KIM ” Katanya”

Diduga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT KIM – Kharisma Iskandar Muda menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan masyarakat dan Dobrak semua peraturan perundang-undangan UU HGU dimana pihak perusahaan tidak memperhatikan Hak serta Kewajiban Pemegang izin HGU perkebunan

Masyarakat memohon kepada Aparat Penegak Hukum – APH , Pemkab serta Anggota DPRK demi Keadilan menindak lanjuti usut sampai Tuntas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

NEWS-BIDIK NAGANRAYA

Status tanah SD Negeri 6 Panggang Jepara dipertanyakan setelah proyek revitalisasi mendapatkan pencairan anggaran. Pihak sekolah menyebut lahan tersebut milik SD Negeri 1 Panggang, sementara ketua pelaksana mengaku belum memahami secara pasti legalitas tanah. Disdikpora dan instansi terkait didesak memberikan klarifikasi terkait proses verifikasi administrasi dan pencairan anggaran.”

Aceh

Polemik bendera Aceh harus segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan konflik dan korban jiwa. Dugaan penembakan di Pulo Kenari, Pidie, juga harus diusut tuntas secara transparan. Aparat diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.”

NEWS-BIDIK NAGANRAYA

DLH Nagan Raya telah melakukan pemeriksaan langsung di pesisir Pantai Naga Permai. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan keterangan masyarakat serta nelayan, ikan-ikan kecil yang terdampar diduga merupakan hasil tangkapan nelayan yang tidak memiliki nilai ekonomis dan dibuang ke laut. Hingga pemeriksaan dilakukan, belum ditemukan indikasi pencemaran air laut di lokasi tersebut.”

“Matinya sejumlah ikan kecil di perairan Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kualitas air laut dan memastikan penyebab kematian ikan tersebut. Jika terbukti terjadi pencemaran, pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kelestarian ekosistem laut dan melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir.”