Masyarakat Desak APH Menindak Perusahaan PT KIM Menyerobot Lahan Warga Demi Keadilan

“Saya hanya mempertahankan lahan yang sudah dikelola keluarga kami secara turun-temurun. Kami berharap pemerintah daerah turun tangan agar persoalan ini diselesaikan secara adil,” ujar Musliadi, warga Desa Meunasah Teugeuh, Kecamatan Beutong, terkait konflik lahan dengan perusahaan perkebunan di Nagan Raya.

“Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Bathara mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying BBM. Ia menegaskan stok BBM di wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya, dipastikan aman dan mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat. Polres Nagan Raya juga akan menindak tegas praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”
Sabtu, (7/3/2026).
Dok: Humas Polres Nagan Raya

“Kami bergerak setelah menerima informasi adanya warga yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami merasa sangat prihatin. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga tersebut, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujar Kasat Intelkam Polres Aceh Timur.

“Sebanyak 326 Tuha Peut Gampong periode 2026–2032 resmi dilantik oleh Bupati TR. Keumangan di Suka Makmue. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan gampong yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Nagan Raya.”

“Peninjauan Kembali ini bukan hanya tentang klien kami, tetapi juga tentang perlindungan hukum bagi warga negara yang membela diri dari ancaman nyata.”

“Pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Kami mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga tersangka beserta 42 gram sabu berhasil diamankan. Kami mengimbau masyarakat untuk terus bekerja sama dengan kepolisian demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya mewakili Kap

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja keras seluruh personel,” ujar Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K., usai menerima penghargaan pada Rapim Polda Aceh Tahun 2026 di Banda Aceh.

“Banjir bandang yang terjadi bukan semata-mata faktor alam, tetapi diduga kuat akibat kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang ilegal yang dibiarkan. Gugatan ini adalah bentuk perjuangan masyarakat menuntut tanggung jawab hukum,” — Teuku Laksamana, Ketua LANA.

“Dugaan pembalakan liar di kawasan Hutan Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, disebut telah berlangsung berbulan-bulan tanpa penindakan tegas. Aktivitas penebangan kayu diduga dilakukan tanpa izin resmi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPH Wilayah IV Aceh segera turun tangan mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kelestarian lingkungan.”

“Kegiatan pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga target peningkatan skor EPSS Tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya, Arafik.

“Kami berharap DLHK Kabupaten Nagan Raya segera turun tangan memeriksa kolam limbah dan izin AMDAL perusahaan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat dugaan pencemaran ini,” ujar salah satu warga Alue Bata, Senin (23/2/2026).

“Mutasi adalah hak manajemen, namun pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan hak normatif pekerja. Jika penolakan mutasi langsung dianggap mengundurkan diri tanpa pesangon, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hubungan industrial.”