Scroll untuk baca berita
AcehNEWS-BIDIK NAGANRAYA

Masyarakat Desak APH Menindak Perusahaan PT KIM Menyerobot Lahan Warga Demi Keadilan

521
×

Masyarakat Desak APH Menindak Perusahaan PT KIM Menyerobot Lahan Warga Demi Keadilan

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Nagan Raya. Diduga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT KIM ( Kharisma Iskandar Muda ) Menyerobot Lahan Warga selain itu juga pihak perusahaan tersebut merusak fasilitas umum Jalan yang digunakan masyarakat desa beraktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah menghidupi keluarga

Dewan DPRK Komisi I Ketua Heri Yanda kabupaten Nagan Raya mengundang pihak pihak sengketa di aula DPRK . Rapat Dengar Pendapat mengundang pihak masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT KIM terkait Penyerobotan lahan milik Warga

Selain itu juga pihak perusahaan PT KIM perkebunan kelapa sawit juga mengakui menggali Parit di atas jalan umum , Jalan yang sering digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari . Pihak perusahaan berjanji di dalam satu minggu membuat / memperbaiki jalan tersebut

Heri Yanda selaku ketua Komisi I Dewan DPRK menegaskan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT KIM agar tidak melakukan kegiatan Apapun di lahan diluar Izin HGU dan segera untuk diselesaikan secepat nya permasalahan sengketa lahan tersebut semoga dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak Direktur PT KIM ( Kharisma Iskandar Muda )

Ironisnya lagi lahan kebun milik kebun kelapa sawit masyarakat tiba tiba sudah masuk didalam HGU PT KIM.Kepala desa Bumi dari tidak pernah menandatangani proses jual beli atu ganti rugi lahan ke PT KIM permasalahan tersebut semoga dapat dipertanggung jawabkan sesuai UU HGU

Masyarakat Desak APH – aparat penegak hukum bertindak atas Penyerobotan lahan milik Warga Desa . Demi keadilan dan kepastian hukum yang dilakukan perusahaan tersebut.

Tinggalkan Balasan

“Matinya sejumlah ikan kecil di perairan Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kualitas air laut dan memastikan penyebab kematian ikan tersebut. Jika terbukti terjadi pencemaran, pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kelestarian ekosistem laut dan melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir.”

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”