Marak Lagi Judi Togel di Semarang, Tokoh Agama Desak Polisi Bertindak Tegas

Praktik togel di Jepara diduga berjalan terang-terangan di tengah masyarakat tanpa hambatan berarti. Masyarakat mempertanyakan di mana peran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan yang jelas-jelas melarang segala bentuk perjudian.”

Kami akan upayakan secepat mungkin agar warga yang tertimpa musibah bisa mendapatkan bantuan,” ujar Bupati Jepara, Witiarso, menegaskan respon cepat pemerintah terhadap peristiwa robohnya rumah warga di Desa Sinanggul akibat hujan deras dan angin kencang.

Pemerintah kembali menegaskan bahwa penjualan LPG bersubsidi tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum. Di tengah upaya pengawasan, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyimpangan distribusi. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan mendorong desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas serta transparan.”

“Proyek Taman Wisata Religi Salatiga senilai lebih dari Rp 10 miliar disorot publik setelah ditemukan kejanggalan teknis, dugaan lemahnya pengawasan, dan potensi konflik kepentingan.”

“Kritik ini agar semua kinerja menjadi lebih baik. Jangan hanya terima gaji tanpa ada perbaikan pelayanan,” tegas Agus Alesta menanggapi pernyataan Kepala Desa Damarjati yang menyebut dirinya sedang terhimpit masalah kesehatan dan keuangan.

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.

Material hasil normalisasi Sungai Jragung adalah aset negara dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin resmi. Kami tidak pernah menjual tanah disposal kepada warga,” tegas Edy, Humas PT JET.

Pernyataan ini berlawanan dengan pengakuan warga Karangawen yang menyebut telah membeli tanah hasil kerukan sungai seharga Rp200 ribu per truk untuk mengurug lahan. Polemik ini memicu desakan agar BBWS Pemali Juana dan pemerintah segera melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh.

“Temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa lantai dasar gorong-gorong tidak pernah dibuat sejak awal. Klaim pelaksana proyek bahwa lantai tersebut hanya tertimbun tanah akibat hujan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Selain itu, ketiadaan standar K3 di lokasi menambah kecurigaan adanya pelaksanaan proyek yang tidak patuh terhadap spesifikasi kontrak.

Kasus ini bukan sekadar kesalahan input data. Ada dugaan kuat permainan sistematis yang melibatkan oknum perangkat kelurahan hingga instansi terkait. Korban dirugikan secara hukum, sosial, dan hak sipil ketika ia ‘dimatikan’ dalam sistem kependudukan, padahal masih hidup.”

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”

Dugaan pelanggaran prosedur kembali mencuat dalam proses tender proyek rehabilitasi Gedung Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. P3BJ menuding adanya kejanggalan setelah CV Bangun Serasi yang sebelumnya dinyatakan gugur dalam evaluasi tahap pertama justru ditetapkan sebagai pemenang tender ulang, meski Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan tersebut diketahui telah dicabut sejak 4 Juni 2024 berdasarkan data LPJK. Hingga kini, pihak Dinas PUPR Kabupaten Semarang belum memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.