Scroll untuk baca berita
DaerahNEWS-BIDIK. GARUT

Camat Malangbong Pimpin Rakor KOPDES, Bahas Layanan Kesehatan hingga Penataan Aset Desa

528
×

Camat Malangbong Pimpin Rakor KOPDES, Bahas Layanan Kesehatan hingga Penataan Aset Desa

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//.GARUT,Malangbong   CAMAT .Saripudin, S.Sos., M.Si., memimpin langsung kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Konsolidasi Perangkat Desa (KOPDES) yang digelar di Aula Kecamatan Malangbong, Rabu (14/5/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa se-Kecamatan Malangbong, serta Kepala Puskesmas Bunisari.

Dalam arahannya, Camat Saripudin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Rakor KOPDES ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis, di antaranya:

1. Optimalisasi Pelayanan Pustu

Camat meminta kepala desa memastikan pelayanan dasar di Puskesmas Pembantu (Pustu) berjalan maksimal. Ia juga mendorong peningkatan koordinasi dengan pihak Puskesmas, terutama terkait pengawasan serta ketersediaan tenaga kesehatan di lapangan.

2. Percepatan Realisasi PBB

Dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Camat Saripudin menginstruksikan agar para kepala desa mempercepat penagihan kepada masyarakat. Menurutnya, realisasi PBB berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah dan kelangsungan program pembangunan.

3. Penataan dan Pengelolaan Aset Desa

Saripudin juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset desa, baik berupa barang inventaris maupun tanah carik. Ia menegaskan bahwa aset desa merupakan milik bersama yang harus dijaga, ditata, dan dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Kepala Puskesmas Bunisari dalam rakor ini turut memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Kegiatan berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan di wilayah masing-masing.

Rakor ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Seluruh peserta berharap, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Malangbong.

Tinggalkan Balasan

Daerah

Kutipan Berita:
“Prestasi luar biasa kembali ditorehkan SDN Neglasari, Kecamatan Pancatengah. Dalam ajang O2SN tingkat kecamatan tahun 2026, para siswa berhasil membawa pulang 9 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Capaian ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang siswa, guru, serta dukungan orang tua mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.”

Daerah

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

Aceh

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”