Warga Lemahireng Bawen Mohon Keadilan kepada Presiden Prabowo, Berharap Masuk Daftar Penerima Bantuan Pangan

Warga mengaku resah karena adanya dugaan aktivitas penampungan BBM jenis solar yang disebut-sebut diperoleh dari SPBU, kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan tertentu sebelum dibawa ke lokasi gudang.

“Kami akan berupaya mengoptimalkan kendaraan ini untuk mendukung kegiatan Kopdes dan kepentingan masyarakat. Tentunya pemanfaatannya akan disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” kata Zulham.

Modus pemindahan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi, apabila benar dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan distribusi, berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta merugikan negara karena berkaitan dengan komoditas yang mendapatkan subsidi.

“Setelah penyampaian penjelasan Bupati, selanjutnya DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap rancangan KUA-PPAS Perubahan sebelum nantinya ditetapkan melalui kesepakatan bersama.”

“Manajemen SPBU Wanarejan menegaskan bahwa operasional penyaluran BBM bersubsidi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka membantah tuduhan yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya, menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita dipublikasikan, serta meminta agar mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik dihormati. Apabila tidak ada tindak lanjut, pihak SPBU menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi nama baik perusahaan.”

“Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait segera memeriksa kepatuhan perizinan, pengelolaan kebisingan, dan dugaan penjualan minuman beralkohol di Kopi Vale. Penanganan yang transparan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Ke depan kita membutuhkan tata kelola air yang terintegrasi. Tidak hanya normalisasi sungai, tetapi juga bagaimana menjaga wilayah resapan air, membangun embung atau kolam retensi, mengatur saluran air, termasuk pengendalian di wilayah muara sungai dan limbah cair,” ujar Asep Noordin.

“Penggeledahan di Dinas Sosial merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruh dokumen yang diamankan akan menjadi bagian dari alat bukti, dan Kejaksaan Negeri Wonosobo berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, serta menindak tegas setiap bentuk dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” – Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Viralnya dua video yang memperlihatkan aktivitas juru parkir di bawah rambu larangan parkir di Kota Lubuklinggau memunculkan pertanyaan publik mengenai legalitas penugasan serta dasar penerbitan SK juru parkir di lokasi tersebut. Masyarakat berharap Dinas Perhubungan segera memberikan klarifikasi secara terbuka untuk memastikan kepastian hukum, transparansi, dan penegakan aturan parkir sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Program efisiensi yang diterapkan RSUD Kartini Jepara mulai menunjukkan hasil nyata. Di bawah kepemimpinan dr. Tri Iriantiwi, pembangunan fasilitas baru dan peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Di tengah capaian tersebut, Direktur RSUD Kartini juga menjelaskan bahwa harta kekayaannya yang tercantum dalam LHKPN berasal dari berbagai usaha yang telah dijalankan sebelum menjabat sebagai direktur, serta profesi suaminya sebagai dokter spesialis anestesi.”

administrasi proyek yang disebut telah mencapai MC 100 persen dengan kondisi fisik di lapangan yang diperkirakan baru sekitar 91,51 persen pada Proyek Bendungan Jragung menjadi perhatian publik. Temuan Tim Investigasi Lembaga Buser Indonesia bersama PPWI ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui klarifikasi resmi dari pihak terkait serta pemeriksaan oleh aparat berwenang guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.”

“Dugaan korupsi pengadaan BBM di BBWS Pemali Juana mencuat setelah muncul indikasi pengiriman solar fiktif, manipulasi jenis bahan bakar, hingga dugaan pemalsuan dokumen. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar per bulan. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan profesional.”