Scroll untuk baca berita
https://newsbidik.com/wp-content/uploads/2026/02/Sebanyak-16-SPPG-Polri-telah-dilengkapi-fasilitas-penunjang-berbasis-kemandirian-pangan-mulai-d.webp
DaerahNEWS BIDIK SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Pimpin Kerja Bakti Bersama Forkopimda dan Stakeholder di Taman Ilyushin Juanda

446
×

Bupati Sidoarjo Pimpin Kerja Bakti Bersama Forkopimda dan Stakeholder di Taman Ilyushin Juanda

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Sidoarjo, — Bupati Sidoarjo H. Subandi memimpin langsung kegiatan kerja bakti yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah stakeholder di Taman Ilyushin Juanda, Sabtu pagi (3/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam menjaga kebersihan dan keasrian ruang publik di Kabupaten Sidoarjo.

 

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon pule oleh BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Penanaman pohon ini menjadi bagian dari program revitalisasi taman kota dan lingkungan perumahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

 

Acara dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sidoarjo, perwakilan Puspenerbal, unsur TNI, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman bagi masyarakat.

Bupati Subandi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi semua pihak dalam menjaga dan memperindah ruang publik. “Ini adalah bentuk nyata kebersamaan kita dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan asri bagi warga Sidoarjo,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Daerah

Relokasi pasar tumpah dari kawasan lampu merah Sentra Grosir Cikarang (SGC) ke Pasar Baru Ramayana Cikarang resmi diberlakukan sebagai langkah penataan wilayah dan penguraian kemacetan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut himbauan dari Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang menegaskan pentingnya ketertiban lokasi berjualan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

Aceh

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Nagan Raya tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah dituntut mengambil kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat tambang dengan perlindungan ekosistem. Tanpa langkah komprehensif dan terintegrasi, risiko kerusakan lingkungan jangka panjang akan menjadi beban generasi mendatang.”