NEWS-BIDIK.//NAGAN RAYA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRK Nagan Raya melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Selasa (22/04/2025).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024. Tim Pansus yang dipimpin oleh Ketua Heri Yanda, S.AB, bersama Wakil Ketua Dedi Irmayanda, serta anggota DPRK lainnya, yakni M. Khalis, Tgk Khaidir Main (Tukim), Wahidin, Riski Julianda, Aris Munandar, dan H. Ramlan B., mendatangi beberapa instansi terkait.
Beberapa dinas yang menjadi fokus kunjungan meliputi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Pansus mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran yang telah dilaporkan dalam dokumen LKPJ.
Ketua Tim Pansus, Heri Yanda, S.AB, kepada awak media mengatakan bahwa masa kerja Tim Pansus berlangsung selama 30 hari ke depan. Ia meminta seluruh kepala dinas dan jajarannya untuk menyiapkan bahan pembahasan LKPJ secara jelas dan detail.
“Hari ini adalah hari kedua masa kerja Tim Pansus. Kami berharap seluruh dinas yang kami kunjungi maupun yang belum, dapat mempersiapkan data LKPJ dengan lengkap, agar pembahasan berjalan lancar,” tegas Heri Yanda.
Lebih lanjut, Heri menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan kinerja dinas demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.
“Kami mengingatkan semua instansi agar menjadikan kunjungan ini sebagai bahan evaluasi, supaya pengelolaan anggaran ke depan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Heri juga menegaskan komitmen Tim Pansus untuk menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Jika diperlukan, kami siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan transparan,” tutup Heri Yanda.
Sebagai informasi, sejak pembentukan Tim Pansus LKPJ, tercatat sudah delapan instansi pemerintah daerah yang dikunjungi, dengan beberapa temuan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan.
