Scroll untuk baca berita
DaerahNEWSBIDIK PANGANDARAN

Polres Pangandaran Dampingi Penanaman Jagung Hibrida dan Pepaya California di Desa Karangbenda

541
×

Polres Pangandaran Dampingi Penanaman Jagung Hibrida dan Pepaya California di Desa Karangbenda

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Pangandaran – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional 2025, BUMDes Tunas Harapan Desa Karangbenda menggelar kegiatan penanaman massal jagung hibrida dan pepaya California tahap pertama. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa pagi, 29 April 2025, di lahan seluas satu hektare yang berlokasi di Dusun Bojongmalang RT 02 RW 08, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., turut hadir dan memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penanaman massal ini merupakan bentuk nyata dukungan Kepolisian terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Penanaman ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, tapi juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta pelayanan publik,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh dan pejabat penting, di antaranya Kapolsek Parigi AKP Ade Suherman, perwakilan Kecamatan Parigi Ferry, Kepala Desa Karangbenda Kasih Senjaya, S.Tp., Kanit Binmas Polsek Parigi Aiptu Mudin, Bhabinkamtibmas Desa Karangbenda Bripda Iqbal Maulana Ruhiyat, Ketua BPD Desa Karangbenda Dede Juhana, Ketua BUMDes Uyan Supyan, Ketua Karangtaruna Tunas Mekar Ugan Sugandi, serta kelompok wanita tani dari Dusun Bojongmalang.

Jagung hibrida yang ditanam merupakan varietas unggul dengan produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap hama. Sementara itu, pepaya California dipilih karena keunggulannya dalam rasa manis dan kemudahan saat panen. Diharapkan, hasil panen dari lahan seluas satu hektare ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan pangan masyarakat setempat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman dan lancar tanpa hambatan berarti. Kapolres Mujianto berharap program ketahanan pangan ini dapat berkelanjutan dan menjadi contoh kolaborasi strategis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

Daerah

“Final Camat Cup 2026 di Alun-alun Malangbong berlangsung meriah dengan antusiasme ratusan penonton. Plt Camat Malangbong mengajak masyarakat menjaga sportivitas dan ketertiban, sementara KOK Malangbong mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyukseskan turnamen bola voli antar desa sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat persatuan masyarakat.”

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”