Perjudian Sabung Ayam di Getasan Diduga Kebal Hukum, Warga Resah dan Minta APH Bertindak Tegas

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”

“Baru sebulan berdiri, jembatan gantung penghubung dua desa di Pangandaran roboh saat dilintasi belasan pelajar. Delapan siswa SMP IT Daarul Hikmah jatuh ke sungai, lima di antaranya mengalami luka ringan dan shock. Warga pertanyakan kualitas pembangunan jembatan.”

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

Praktik penimbunan solar subsidi ini berlangsung terang-terangan di pinggir jalan utama, bahkan meski aktivitas ini mencolok, tidak ada tindakan tegas dari aparat setempat. Masyarakat pun menduga kuat adanya pembiaran atau kolusi antara pelaku dengan oknum aparat.”

Selama ini mediasi sering dilakukan, tetapi tidak ada keputusan yang benar-benar menuntaskan masalah. Masyarakat justru sering merasa diposisikan lemah,” ujar Si Maun, salah seorang warga Nagan Raya.

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.

“Perlu kami tegaskan, sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada perdamaian antara klien kami, dr. Astra, dengan saudara terduga pelaku, Mds. Tindakan yang dilakukan telah mencederai harkat, martabat, dan kehormatan profesi kedokteran yang seharusnya mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan,” — dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H., Kuasa Hukum dr. Astra

“Anggaran pencitraan Pemkot Semarang yang mencapai Rp2,26 miliar di media sosial menuai kritik. Publik menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk penanganan banjir dan pemberdayaan warga miskin, ketimbang hanya untuk publikasi dan promosi.”

Setoran parkir di Kawasan Industri Candi diduga tidak masuk kas daerah, melainkan langsung ke PT IPU. Publik berhak tahu ke mana uang itu mengalir.” – KRT. Ardhi Solehudin, W. (Ketua PPWI)