Redaksi598 Pos

Patroli tersebut diawali dengan apel malam yang dilaksanakan sebelum personel turun ke lapangan, Rabu (30/9/2026). Kegiatan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga 00.00 WIB dengan sasaran sejumlah wilayah di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.

Material berupa tumpahan batubara terlihat di sejumlah titik sepanjang garis pantai. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan pesisir serta hasil tangkapan nelayan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun dinas terkait mengenai rencana penanganan atau perbaikan jembatan gantung tersebut.

Penertiban ini bukan semata-mata pemeriksaan kendaraan, tetapi juga menjadi momentum untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kami mengimbau masyarakat untuk mengecek status pajaknya dan segera memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.”
— Awal Muhaddir SR, S.E., M.Si., Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPA Wilayah XII BPKA Aceh Barat.

“Papan anggaran belum jadi, mungkin satu minggu lagi. Peralatan APD belum dibeli. Terkait BPJS Ketenagakerjaan, kami akui tidak didaftarkan,” ujar Kepala Sekolah TK/TA Srikandang 02, Siti Aisyah.

Selain pemerintah daerah, DPRK Aceh Barat juga didesak menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan lingkungan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Puluhan alumni SMP Negeri Padang Panyang Tahun 1992 kembali berkumpul dalam Reuni Akbar Perdana di Pantai Lhok Raja, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Minggu (27/9/2026).

“Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Keumangan menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo untuk hadir dalam peringatan Hari Pahlawan 2026 di Nagan Raya.”

Aktivitas pemindahan BBM dari kendaraan ke wadah penampungan oleh sejumlah pihak di lapangan disebut dengan istilah “kencingan”. Namun, istilah maupun aktivitas tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum tanpa adanya pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang.

Selain meminta klarifikasi, pihak Bos Heri meminta empat media tersebut memberikan hak jawab dan melakukan koreksi apabila setelah proses verifikasi ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Sebelum turun ke lapangan, seluruh personel mengikuti apel malam untuk menerima arahan sekaligus memastikan kesiapan personel dan kelengkapan pendukung patroli.

Terlebih, keterangan mengenai pasokan hingga lima ratus liter per hari merupakan informasi yang perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Bukti transfer yang ditunjukkan kepada redaksi mencatat transaksi Rp35 juta pada 13 September 2025 pukul 09.21 WIB melalui layanan m-Transfer BCA dengan status berhasil, menuju rekening atas nama BPR Arto Moro PT.

Salah seorang anggota kelompok tani berinisial atau bernama Sarwoto mengaku membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea dengan harga Rp135.000 per sak. Pengakuan tersebut disebut juga dituangkan dalam pernyataan bermaterai yang ditandatangani yang bersangkutan.

“Ucapan selamat dan dukungan dari keluarga besar Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro kepada Letkol Arh Agus Fithriyanto, S.A.P., yang mengikuti Pendidikan Jabatan Golongan V atau Letkol TA 2026, merupakan bentuk kebanggaan dan doa bersama agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam menjalani pendidikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh semakin memperkuat kapasitas

“Kami mengecam keras dugaan pengeroyokan terhadap anggota kami, M. Sholeh. Namun, kami tetap menghormati proses hukum dan meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti.”