Redaksi218 Pos

Ketua Umum Fast Respon Nusantara, Agus Flores, mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sikap negarawan demi menjaga independensi dan marwah institusi Polri.

“Saya tidak menjual tanah yang keluar dari proyek. Malahan saya keluar biaya untuk membuang tanah dari kerukan alat,” – U, Kontraktor Proyek

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida (NaCN) dan merkuri dalam tambang emas rakyat di Aceh Barat Daya bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak masa depan generasi bangsa,” tegas Tim Liputan Khusus Aceh, Minggu (25/01/2026).

Call Center 110 adalah garda terdepan perlindungan masyarakat. Ini merupakan bentuk kehadiran negara yang nyata dalam memberikan rasa aman dan respons cepat terhadap setiap situasi darurat,” kata Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores.

Penangkapan pelaku yang sempat buron ini merupakan bukti komitmen Polres Nagan Raya dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban. Setiap pelaku KDRT akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP Muhammad Rizal, S.E., S.H., M.H.

Kami telah melakukan investigasi dan menemukan banyak praktik kolusi serta nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja PLTU Nagan Raya. Hampir seluruh calon tenaga kerja yang direkrut melalui Disnaker diminta mahar sebesar Rp20 hingga Rp30 juta per orang,” ungkap Ketua LANA, Teuku, kepada awak media, Minggu (18/1/2026).

Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dugaan sementara korban meninggal akibat gantung diri. Namun demikian, kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Muhammad Rizal.

“Air sungai berubah warna dan berbau menyengat. Banyak warga mengalami gatal-gatal, bahkan sering ditemukan ikan mati,” — Ibnu, warga sekitar PKS.

“Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pengedar beserta 114 paket sabu seberat total 114,89 gram. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat dan menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba hingga ke akar jaringannya,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya AKP Very Syahputra, S.H., M.H.

Lahan kebun sawit ini sudah kami garap sejak tahun 2002. Tiba-tiba pihak perusahaan mengklaim masuk HGU tanpa pernah menunjukkan izin resmi kepada masyarakat. Kami justru diintimidasi dan dituduh mencuri kebun kami sendiri.”

Keberadaan PLTU 3–4 PT Meulaboh Power Generation dinilai sangat merugikan pengusaha lokal. Kami sulit mengakses tender, menghadapi birokrasi yang berbelit, serta kalah bersaing dengan perusahaan asing yang justru lebih diprioritaskan,” ujar seorang pengusaha lokal berinisial IH kepada TIM LIPSUS newsBidik.com, Kamis (8/1/2026

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengusulkan pembangunan 609 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, mengingat para pengungsi akan menghadapi bulan suci Ramadan,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H.

Penarikan satu unit mobil oleh debt collector SMS Finance diduga dilakukan tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Modus yang digunakan dengan menyebut kendaraan dititipkan di Polsek Tadu Raya ternyata tidak terbukti, karena pihak Polsek menegaskan tidak pernah menerima titipan kendaraan dari pihak mana pun,” tegas sumber kepada media.

Bantuan ini kami salurkan melalui Posko BPBD Nagan Raya agar dapat didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat di empat desa yang terdampak banjir bandang. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk selalu hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat,”
— Jamaluddin, Perwakilan PT Agro Murni

Kami sangat menyayangkan proyek cuci parit yang bersumber dari Pokir DPRK Nagan Raya Tahun 2025 ini dikerjakan tanpa papan nama sejak awal. Ironisnya, masyarakat pemilik kebun justru diminta membayar biaya cuci parit, padahal anggaran bersumber dari APBK dan seharusnya gratis bagi penerima manfaat,” ujar salah seorang warga Desa Cot Rambong kepada awak media.

“Dana yang terkumpul lebih dari Rp71 juta kami belanjakan dalam bentuk logistik dan kebutuhan dasar seperti beras, mie instan, air mineral, perlengkapan rumah tangga, hingga pakaian layak pakai,” tambahnya.