NEWSBIDIK,KABUPATEN SEMARANG .Proyek Peningkatan Jalan BTS Kota Salatiga–Kedungjati/BTS Kabupaten Grobogan di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah tim investigasi media menemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan teknis.
Proyek yang merupakan pekerjaan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.182.688.000. Pelaksana pekerjaan tercatat CV Makmur Abadi, sedangkan pengawasan dilakukan PT Matrix Jaya Engineering KSO CV Mulya Hafar Konsultan. Masa pelaksanaan proyek berlangsung sejak 29 Juni hingga 25 Desember 2026.
Berdasarkan pemantauan tim investigasi pada Sabtu, 22 Agustus 2026, ditemukan sejumlah kondisi pada pekerjaan talut dan saluran drainase yang perlu dicocokkan dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, RAB, serta dokumen kontrak.
Talut dan Material Batu Perlu Diperiksa
Pada pekerjaan talut, susunan pasangan batu di sejumlah bagian terlihat kurang rapi dengan adanya celah di antara batu. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya rongga pada bagian dalam pasangan, meskipun hal tersebut belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan teknis. Sabtu, (22/8/2026)
Ketebalan pasangan batu juga dinilai perlu diukur untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja dan volume yang tercantum dalam dokumen pekerjaan.
Selain itu, ditemukan tumpukan material batu yang akan digunakan untuk pekerjaan talut. Material tersebut secara visual terlihat bercampur dengan batu padas. Kondisi ini dinilai perlu diperiksa untuk memastikan jenis dan kualitas material telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Saat tim media meminta melihat RAB dan gambar spesifikasi pekerjaan, dokumen tersebut disebut berada pada pihak pelaksana. Namun, pada saat pemantauan, tim belum memperoleh kesempatan untuk melihat dokumen tersebut sehingga belum dapat melakukan pencocokan langsung antara pekerjaan di lapangan dengan volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
Pemasangan U-Ditch Jadi Perhatian
Temuan lain terdapat pada pekerjaan saluran beton pracetak atau U-Ditch. Di sejumlah titik, U-Ditch terlihat dipasang di atas tanah urug dan secara visual tidak terlihat adanya lantai kerja.
Tim media juga menemukan bagian alas yang tampak memiliki rongga. Untuk melakukan pengecekan awal, tim mencoba memasukkan sebatang kayu pada bagian bawah sisi U-Ditch. Kayu disebut dapat masuk cukup dalam pada bagian yang diduga memiliki rongga.
Namun, temuan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai kualitas konstruksi. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kedalaman dan penyebab rongga serta memastikan apakah kondisi tersebut sesuai dengan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Sebelumnya, salah satu pihak konsultan pengawas disebut mengakui bahwa pekerjaan lantai dasar U-Ditch hanya dilaksanakan sepanjang kurang lebih 60 meter. Pihak tersebut juga menyebut dana untuk pekerjaan lantai kerja tidak terbayarkan.
Pernyataan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama terkait kesesuaiannya dengan gambar kerja, RAB, metode pelaksanaan, serta kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian pekerjaan yang telah mendapatkan persetujuan resmi.
K3 Pekerja Turut Disorot
Selain aspek pekerjaan fisik, tim investigasi juga menemukan sejumlah pekerja yang diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat pekerjaan konstruksi memiliki potensi risiko kecelakaan kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan selama proyek berlangsung.
PPWI Desak Dinas Lakukan Pemeriksaan
Atas temuan tersebut, PPWI DPD Jawa Tengah mendesak Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kualitas dan susunan pasangan batu, kemungkinan adanya rongga, kualitas material, pemasangan U-Ditch, pekerjaan lantai dasar, penerapan K3, serta kesesuaian volume dan pekerjaan dengan RAB dan gambar teknis.
PPWI DPD Jawa Tengah juga menyatakan akan menyampaikan surat resmi kepada dinas terkait untuk meminta pemeriksaan dan penjelasan mengenai kondisi proyek.
“Kami meminta dinas terkait segera memeriksa temuan tersebut. Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum ada pemeriksaan teknis. Namun, setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara harus sesuai kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar perwakilan PPWI DPD Jawa Tengah.
Masyarakat juga berharap dilakukan evaluasi terhadap volume pekerjaan, kualitas material, metode pasangan batu, pekerjaan drainase, serta penerapan keselamatan kerja di lapangan.
Dengan nilai kontrak lebih dari Rp3,1 miliar dan menggunakan anggaran negara, proyek tersebut diharapkan mendapatkan pengawasan secara transparan dan profesional agar seluruh pekerjaan memenuhi standar teknis serta ketentuan kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, CV Makmur Abadi belum memberikan tanggapan resmi mengenai sejumlah temuan tersebut. Redaksi juga masih berupaya memperoleh keterangan dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dan pihak konsultan pengawas.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan. Seluruh temuan dalam berita ini merupakan hasil pemantauan lapangan dan masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap spesifikasi maupun ketentuan kontrak.
Baca Juga
Tambang Minyak Ilegal Diduga Beroperasi Bertahun-tahun di Kendal, Nama Oknum Pimpinan DPRD Terseret
