Baru Sebulan Dibangun, Jembatan Gantung di Pangandaran Ambruk, 8 Pelajar Terjatuh ke Sungai

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

Selama ini mediasi sering dilakukan, tetapi tidak ada keputusan yang benar-benar menuntaskan masalah. Masyarakat justru sering merasa diposisikan lemah,” ujar Si Maun, salah seorang warga Nagan Raya.

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.

“Perlu kami tegaskan, sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada perdamaian antara klien kami, dr. Astra, dengan saudara terduga pelaku, Mds. Tindakan yang dilakukan telah mencederai harkat, martabat, dan kehormatan profesi kedokteran yang seharusnya mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan,” — dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H., Kuasa Hukum dr. Astra

“Anggaran pencitraan Pemkot Semarang yang mencapai Rp2,26 miliar di media sosial menuai kritik. Publik menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk penanganan banjir dan pemberdayaan warga miskin, ketimbang hanya untuk publikasi dan promosi.”

Setoran parkir di Kawasan Industri Candi diduga tidak masuk kas daerah, melainkan langsung ke PT IPU. Publik berhak tahu ke mana uang itu mengalir.” – KRT. Ardhi Solehudin, W. (Ketua PPWI)

Kegiatan yang dilakukan bukan eksplorasi galian C, melainkan penambahan kolam limbah sawit. Pekerjaan juga sudah diberhentikan sementara, dan laporan baku mutu air limbah telah disampaikan ke DLH Nagan Raya,” – Nida, staf PKS CV Holi Palma.

Alhamdulillah, semua sudah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui restorative justice. Korban juga telah mencabut laporan, sehingga kasus ini resmi tuntas,” ujar Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan.

“Eksplorasi galian C di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, diduga dilakukan tanpa izin resmi. Aktivitas yang disebut melibatkan CV Holi Palma ini memicu keresahan masyarakat, lantaran selain tidak sesuai aturan, limbah PKS juga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu lingkungan sekitar.”