Mafia Solar Subsidi Terbongkar di Boyolali: SPBU dan Oknum Aparat Diduga Terlibat, Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar

Keberadaan PLTU 3–4 PT Meulaboh Power Generation dinilai sangat merugikan pengusaha lokal. Kami sulit mengakses tender, menghadapi birokrasi yang berbelit, serta kalah bersaing dengan perusahaan asing yang justru lebih diprioritaskan,” ujar seorang pengusaha lokal berinisial IH kepada TIM LIPSUS newsBidik.com, Kamis (8/1/2026

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

Keterbatasan armada ambulans di RS Sultan Iskandar Muda bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keselamatan pasien. Pemerintah daerah dan DPRK Nagan Raya didorong segera mengambil sikap dengan mengalokasikan anggaran penambahan ambulans secara berkelanjutan.”

“Diduga kuat pengusaha pemborong besi tua di PKS PT Sofindo Seunagan menggunakan tabung Elpiji 3 kg bersubsidi untuk kegiatan pemotongan besi tua. Penggunaan yang dilakukan hampir setiap malam dan telah berlangsung hampir sepekan ini dinilai menyalahi aturan perundang-undangan. Masyarakat mendesak APH segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, bukan untuk kepentingan bisnis pengusaha.”

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

“Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nagan Raya selama beberapa hari menyebabkan badan Jalan Lintas Nagan Raya–Takengon putus dihantam luapan arus Sungai Beutong Ateuh. Akibatnya, akses vital antarkabupaten lumpuh total, sementara empat desa di Kecamatan Beutong Ateuh Benggala kini terisolir dan warganya terpaksa mengungsi menunggu bantuan.”

Rekaman CCTV dalam lift yang memperlihatkan kedekatan seorang pilot dan pramugari menjadi bukti yang menghancurkan hati istri sah. Setelah 17 tahun menjalani pernikahan, ia akhirnya memilih angkat suara dan membawa kasus ini ke jalur hukum

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Kami hadir untuk menunjukkan keseriusan. Perbuatan ini tidak hanya melukai hati klien kami, tetapi melanggar etika profesi, norma sosial, dan ketentuan hukum.” — Sunan Kalijaga

GMBI Aceh meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait pelaksanaan Putusan PK 2018 atas PT Surya Panen Subur. Kami ingin memastikan apakah seluruh kewajiban, termasuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan, benar-benar telah dijalankan,” tegas Ketua GMBI Aceh, Zulfikar Za.