NEWS BIDIK, Nagan Raya – Fenomena mengejutkan tengah mengguncang lingkup pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Dalam kurun waktu belum genap satu tahun sejak dilantik, Bupati yang mengusung jargon “TRK Sayang Nagan Raya”, justru menghadapi gejolak internal serius roda pemerintahannya Kabupaten Nagan Raya menjadi perbincangan hangat ditengah tengah masyarakat . Jum’at,(22/8/2025).
Belum setahun menjabat melakukan Mutasi di lingkup pemerintah dengan jumlah 158 Orang. menjadi temuan BKN sebagian melanggar ketentuan dan prosedur dan belasan Kepala Dinas (Kadis) secara bergiliran memilih mundur dari jabatannya menyusul Ketua Forum Keucik ( Kades ) juga mengundurkan diri
Tentu menjadi tanda tanya publik hingga masyarakat , Ada Apa dengan Pemerintahan Nagan Raya,
Kondisi ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar. Fenomena mundurnya pejabat struktural dalam jumlah besar dan waktu berdekatan belum pernah terjadi sebelumnya di kabupaten manapun di Indonesia. Di tengah harapan akan Perubahan dan pembangunan daerah,Diduga justru yang terjadi adalah ketidak stabilan birokrasi roda Pemerintahan
Berdasarkan pantauan lapangan dan informasi yang dihimpun tim Liputan khusus Aceh , setidaknya lebih dari sepuluh kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan surat pengunduran diri. Beberapa di antaranya bahkan memilih kembali ke jabatan fungsional atau memilih “menepi” dari hiruk-pikuk jabatan pemerintahan.
Sumber internal menyebutkan, pengunduran diri massal ini bukan semata karena alasan pribadi atau kesehatan. Ada indikasi kuat bahwa ketidakharmonisan dengan gaya kepemimpinan Bupati TRKsayang menjadi salah satu pemicu utama. Atmosfer kerja yang disebut penuh tekanan, intervensi politik dari lingkaran tim sukses, hingga kebijakan yang tak berpihak pada meritokrasi, turut memperparah kondisi.
“Bupati lebih mendahulukan orang-orang dari tim pendukung saat Pilkada dibanding pejabat yang punya integritas dan pengalaman,” ujar salah satu mantan pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Alih-alih memperkuat profesionalisme birokrasi, pemerintahan saat ini dinilai mengedepankan loyalitas politik semata. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya roda pemerintahan dan terancamnya kualitas pelayanan publik.
Fenomena ini patut menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRK, lembaga pengawas, hingga Kementerian Dalam Negeri. Stabilitas pemerintahan daerah tak bisa dipertaruhkan hanya demi kepentingan politik sesaat.
Apabila tak segera dilakukan evaluasi mendalam terhadap kepemimpinan dan kebijakan yang dijalankan, Nagan Raya bisa menjadi contoh buruk bagi daerah lain. Bukan hanya kehilangan pejabat kompeten, tapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang seharusnya “menyayangi” rakyatnya.
