Scroll untuk baca berita
DKI JakartaNasional

Presiden Prabowo Resmikan PP Perlindungan Anak, Perkuat Keamanan Digital

450
×

Presiden Prabowo Resmikan PP Perlindungan Anak, Perkuat Keamanan Digital

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK||JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/03/2025). Regulasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam melindungi anak-anak dari ancaman digital yang dapat merusak karakter dan psikologi mereka.

“Teknologi digital ini menjanjikan kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tetapi jika tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama akhlak dan psikologi anak-anak kita,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menekankan bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus tumbuh sehat, kreatif, dan berkarakter. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi acuan dalam pengelolaan sistem elektronik yang lebih ramah anak.

“Anak-anak kita harus tumbuh menjadi manusia yang berani, mandiri, optimistis, serta memiliki semangat belajar dan berbuat baik untuk keluarga dan bangsa,” tegasnya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini dirumuskan berdasarkan 287 masukan dari 24 pemangku kepentingan serta melibatkan ratusan lembaga dalam dan luar negeri.

“Dukungan luas datang dari masyarakat, para orang tua, dan tokoh internasional seperti Prof. Jonathan Haidt, serta berbagai penyedia platform digital yang menunjukkan komitmen dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah anak,” ujar Meutya.

Acara peresmian PP Perlindungan Anak ini tetap digelar di tengah suasana cuti bersama menjelang Idulfitri 1446 Hijriah. Presiden Prabowo memimpin langsung jalannya acara sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menempatkan isu perlindungan anak sebagai prioritas utama di era transformasi digital.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”