Scroll untuk baca berita
JakartaNasional

Dandim 0505 Jakarta Timur Klarifikasi Pemberitaan Saat Kunjungi Sekretariat Nasional PPWI

347
×

Dandim 0505 Jakarta Timur Klarifikasi Pemberitaan Saat Kunjungi Sekretariat Nasional PPWI

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Jakarta – Komandan Distrik Militer (Dandim) 0505/Jakarta Timur Kolonel TNI Infanteri Nelson Paido Makmur Marpaung melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (31/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin komunikasi sekaligus memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang dirilis PPWI sehari sebelumnya.

Kolonel Nelson Marpaung disambut langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bersama sejumlah wartawan yang berada di sekretariat. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, hangat, dan penuh dialog konstruktif. Dalam diskusi awal, kedua pihak menegaskan pentingnya peran TNI dan media dalam menjaga stabilitas serta demokrasi di Indonesia.

“Media dan TNI sama-sama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas bangsa. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman,” ujar Wilson Lalengke.

Pembahasan kemudian mengarah pada pemberitaan yang mengaitkan nama Nelson Marpaung dengan dugaan sebagai pihak yang membekingi perusahaan Surya Dumai Group, yang dituding terlibat dalam perusakan hutan. Dugaan tersebut muncul terkait pertemuan Nelson dengan Ketua Petir DKI Jakarta, Jesayas Sihombing, di sebuah kafe pada tahun 2024, saat Nelson masih menjabat Dandim 1602/Ende, Nusa Tenggara Timur.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pertemuan itu disebut-sebut berkaitan dengan permintaan agar rencana aksi demonstrasi tidak dilanjutkan. Menanggapi hal tersebut, Kolonel Nelson secara tegas membantah tudingan yang beredar.

“Saya ingin meluruskan informasi. Pertemuan saya dengan Saudara Jesayas bukan untuk membatalkan aksi demonstrasi, melainkan mengingatkan agar kegiatan tersebut berjalan secara damai dan tidak menimbulkan kericuhan,” tegas Nelson.

Ia menjelaskan bahwa pada saat itu dirinya bertugas sebagai anggota Pasintel Kodam Jaya, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memantau perkembangan sosial kemasyarakatan di wilayah Ibu Kota serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Tugas saya sebagai Pasintel adalah memastikan Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif. Saya tidak menginginkan adanya anarkisme atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Nelson juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan Surya Dumai Group maupun perusahaan lain, apalagi menjadi pihak yang membekingi kegiatan perusahaan tersebut.

“Saya tidak mengenal, tidak terhubung, dan tidak memiliki kepentingan apa pun dengan perusahaan itu. Kehadiran saya dalam pertemuan tersebut murni karena tugas negara,” katanya.

Menanggapi klarifikasi tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan apresiasi atas keterbukaan yang ditunjukkan oleh Dandim 0505/Jakarta Timur. Ia menilai klarifikasi langsung dari pihak yang diberitakan sangat penting demi menjaga keseimbangan informasi di ruang publik.

“Kami berterima kasih atas kedatangan Kolonel Nelson dan penjelasan yang disampaikan. Klarifikasi ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak pada dugaan yang belum terkonfirmasi,” ujar Wilson, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Wilson menambahkan bahwa PPWI akan menjadikan klarifikasi tersebut sebagai bagian dari publikasi lanjutan. Menurutnya, organisasi pers memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara berimbang dan objektif.

“Dengan adanya penjelasan langsung dari pihak terkait, publik dapat menilai persoalan ini secara lebih jernih,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Wilson juga menyampaikan harapan agar TNI senantiasa berdiri bersama rakyat, khususnya dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa tugas TNI tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

“Ketika TNI bergandengan tangan dengan masyarakat, wartawan, ormas, dan LSM, maka kekuatan moral bangsa akan semakin kokoh, termasuk dalam upaya menyelamatkan hutan dan melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Kolonel Nelson Marpaung menyambut baik pandangan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya menghargai peran media sebagai mitra strategis dalam menjaga demokrasi.

“Saya menghargai peran wartawan dan organisasi seperti PPWI. Klarifikasi ini saya lakukan agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat merusak kepercayaan publik,” tuturnya.

Pertemuan silaturahmi tersebut dinilai menjadi contoh penting bagaimana komunikasi terbuka antara aparat negara dan insan pers dapat meredakan potensi kesalahpahaman. Kunjungan itu sekaligus membuka ruang sinergi yang lebih erat antara TNI dan media demi menjaga stabilitas, demokrasi, serta kepentingan masyarakat luas.

Tinggalkan Balasan

Headline

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia. MK menegaskan bahwa sengketa terkait karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme pers dengan melibatkan Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur pidana maupun perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa Undang-Undang Pers sebagai aturan khusus harus diutamakan guna mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis serta menjaga kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi.”

Daerah

Polisi dari Kapal Polisi (KP) Tekukur–5010 Korpolairud Baharkam Polri berhasil menggagalkan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta lima botol yang diduga berisi bahan peledak serta sejumlah peralatan selam yang digunakan untuk melakukan aksi bom ikan.

Aceh

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja keras seluruh personel,” ujar Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K., usai menerima penghargaan pada Rapim Polda Aceh Tahun 2026 di Banda Aceh.

Transformasi pemasyarakatan yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan mampu berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Agus Andrianto, lapas tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga pusat produktivitas dan harapan baru bagi warga binaan.”