NEWS BIDIK ,Pangandaran.(SPP),Serikat Petani Pasundanmengeluarkan surat perintah tegas yang ditandatangani Sekjen SPP, Agustiana, Minggu (31/8/2025). Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran, mulai dari Dewan Penasehat hingga anggota di basis desa, sebagai sikap resmi organisasi atas meningkatnya keresahan sosial, represi aparat, serta perilaku elite politik yang dinilai semakin jauh dari rakyat.
Kritik Keras terhadap Elite dan Aparat
Dalam surat perintah itu, SPP menekankan enam poin sikap. Pertama, mengecam gaya hidup mewah anggota legislatif dan politisi yang mempertontonkan kemewahan di tengah penderitaan rakyat. Kedua, mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi, serta segera membebaskan peserta aksi yang tidak terbukti melanggar hukum.
baca juga
SPP Keluarkan Surat Perintah: Hentikan Kekerasan, Tegakkan Demokrasi yang Bermartabat
Ketiga, SPP menolak budaya hidup hedonis pejabat negara yang dianggap mencederai rasa keadilan sosial. Keempat, meminta para pejabat berhati-hati dalam ucapan maupun tindakan agar tidak merendahkan martabat rakyat.
baca juga
Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional
Kelima, menuntut dihentikannya kriminalisasi serta tindak kekerasan terhadap petani, nelayan, dan masyarakat adat dalam setiap konflik agraria. Keenam, menyerukan seluruh anggota SPP menjaga jalannya demokrasi agar tetap sehat, tanpa kekerasan, dan mengedepankan etika.
Instruksi Tanpa Kompromi
Sekjen Agustiana menegaskan, sikap ini lahir dari keprihatinan mendalam. “SPP berdiri bersama rakyat untuk menjaga demokrasi yang bermartabat. Kami menolak segala bentuk kekerasan dan menuntut pejabat negara agar bijaksana serta berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
baca juga
Prabowo Tegaskan APBN 2026 Harus Efisien dan Bebas Defisit: “Setiap Rupiah Harus Bermanfaat”
Sementara itu, Arif Budiman dari Dewan Syuro memperingatkan bahwa surat perintah ini bersifat final dan mengikat. “SPP bukan organisasi massa biasa. Ia lahir dari rahim penderitaan rakyat. Disiplin adalah harga mati. Siapa yang melenceng dari garis perjuangan, berarti mengkhianati rakyat,” tegasnya.
Arif menambahkan, kekuatan SPP ada pada kesatuan sikap dan ketaatan penuh terhadap garis komando. “Ini mandat perjuangan, bukan formalitas. Anggota SPP wajib berani melawan ketidakadilan, menjaga demokrasi, dan menolak intimidasi kekuasaan. Perjuangan ini tidak bisa dinegosiasikan,” katanya.
Benteng Rakyat Melawan Represi
Dengan pernyataan keras tersebut, SPP menegaskan posisinya sebagai benteng rakyat dalam menghadapi represi negara dan ketidakadilan sosial. Bagi SPP, instruksi ini bukan sekadar dokumen, melainkan komando perjuangan yang harus dijalankan secara disiplin dan konsisten.
“SPP berdiri di garda terdepan bersama rakyat. Kami tegaskan, siapa pun yang berani menindas petani, nelayan, dan rakyat kecil, akan berhadapan dengan kekuatan kolektif kami,” pungkas Arif Budiman.
