Satgas Pangan Polda Jatim Sita 12,5 Ton Beras Oplosan Tak Sesuai Standar Mutu

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Kami hadir untuk menunjukkan keseriusan. Perbuatan ini tidak hanya melukai hati klien kami, tetapi melanggar etika profesi, norma sosial, dan ketentuan hukum.” — Sunan Kalijaga

Kematian seorang wanita berinisial Q di Jepara meninggalkan banyak tanda tanya. Sebelum ditemukan meninggal di rumah J, korban diduga mengalami tekanan psikologis dan pembatasan kebebasan. Publik mendesak agar penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada praktik penyanderaan atau penyalahgunaan kekuasaan.”

Alhamdulillah, semua sudah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui restorative justice. Korban juga telah mencabut laporan, sehingga kasus ini resmi tuntas,” ujar Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan.

YM hanyalah korban dari hukum yang dipertontonkan sebagai alat pemukul rakyat kecil. Sengketa besar ini sudah jelas: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” – Roni Syehrani, tokoh masyarakat Singkil Utara

Kami ini nelayan kecil, setiap hari melaut butuh solar. Tapi di SPDN malah didahului pelangsir. Kalau begini terus, kami tak bisa melaut dan keluarga kami mau makan apa?”
— Sariman (45), Nelayan Kedung Jepara

“Praktik judi dadu kopyok di Desa Boro Kulon, Banyu Urip, Purworejo, diduga bebas beroperasi dengan omzet ratusan juta rupiah per hari. Warga resah dan mendesak aparat segera bertindak tegas, meski isu keterlibatan oknum aparat membuat kasus ini terkesan kebal hukum.”

“Nilainya memang fantastis. Saya juga tidak tahu uang tersebut dipakai untuk apa. Tapi yang jelas, persoalan itu kini sudah masuk ranah hukum,” ujar Untung Saeful Rohmat, Kalak BPBD Pangandaran