Scroll untuk baca berita
HeadlineJawa TengahJepara

Dugaan Pungli PTSL di Desa Pelang Mayong Jepara: Istri Perangkat Diduga Jadi Ketua Panitia

4012
×

Dugaan Pungli PTSL di Desa Pelang Mayong Jepara: Istri Perangkat Diduga Jadi Ketua Panitia

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, JEPARA – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya menjadi solusi pemerintah untuk mempercepat legalitas tanah warga, justru diduga disalahgunakan oleh oknum perangkat desa di Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

baca juga

Dari Hambalang, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Karhutla: Apresiasi Kinerja dan Tegaskan Penegakan Hukum

Alih-alih menjalankan program sesuai prosedur dan semangat pelayanan publik, program PTSL di desa tersebut diduga dijadikan lahan basah oleh oknum aparat desa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penunjukan istri Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai Ketua Panitia PTSL tingkat desa.

baca juga

Siswa MTs Darul Huda Jepara Dianiaya Teman Sekelas, Keluarga Ancam Tempuh Jalur Hukum

Pada Selasa (19/8/2025), terungkap bahwa masyarakat dikenai biaya sebesar Rp350.000 per bidang tanah. Padahal, merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, batas maksimal biaya untuk wilayah Jawa dan Bali adalah Rp150.000, dan itupun harus berdasarkan kesepakatan serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dari data yang dihimpun, jumlah peserta PTSL di Desa Pelang mencapai sekitar 700 orang. Dengan tarif Rp350.000 per bidang, maka total dana yang terkumpul mencapai Rp245.000.000.

Namun, rincian penggunaan dana tersebut pun menuai tanda tanya besar. Berikut alokasi yang disebut-sebut menjadi bagian dari pembiayaan:

Rp40.000 untuk 4 patok

Rp30.000 untuk materai

Rp100.000 untuk konsumsi perangkat saat pengukuran

Rp100.000 untuk pihak ketiga

Rp80.000 dibagi antara petinggi dan carik

Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran ini pun menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik pungutan liar (pungli).

Panitia Tak Sesuai Aturan, Warga Pasrah

Sesuai ketentuan, pembentukan panitia PTSL tingkat desa harus dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan disepakati bersama masyarakat penerima manfaat. Panitia tersebut tidak boleh berasal dari unsur pemerintah desa secara langsung seperti kepala desa, sekdes, atau perangkat lainnya. Idealnya, panitia dibentuk dari unsur masyarakat melalui kelompok masyarakat (pokmas) secara independen dan demokratis.

baca juga

Diduga Tutup Informasi, Pemdes Jambu Timur Jepara Langgar UU KIP soal Proyek Pelebaran Jalan

Namun kenyataannya, di Desa Pelang, panitia justru dikendalikan oleh istri Sekdes. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip transparansi, tetapi juga menyalahi prosedur formal pelaksanaan program PTSL.

“Panitia seharusnya dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kalau perangkat desa atau keluarga mereka yang pegang, jelas rawan penyimpangan,” ujar Ujatko, aktivis dari Lembaga Pengawasan Kebijakan (LPK), yang mengecam keras praktik tersebut.

LPK Siap Laporkan Dugaan Pelanggaran

Ujatko menegaskan, LPK sebagai lembaga yang pro terhadap program pemerintah, juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengkritisi setiap penyimpangan.

“Kalau terbukti ada pelanggaran hukum, apalagi dugaan pungli seperti ini, kami tidak akan segan-segan membuat laporan ke aparat penegak hukum. Ini uang rakyat, bukan untuk dipermainkan,” tandasnya.

Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku hanya bisa pasrah.

“Ya kami cuma ikut saja, meskipun tarifnya jelas-jelas lebih tinggi dari aturan. Karena kami butuh sertifikat. Kalau pakai jalur biasa malah lebih mahal,” ujarnya.

Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa program pemerintah yang seharusnya mempermudah rakyat justru bisa menjadi celah korupsi di level bawah, jika tidak ada pengawasan ketat dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Hukum & Kriminal

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Headline

“Makna-makna ini bukan sekadar susunan kata, melainkan paramasabda — doa dan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Doa yang berlaku untuk diri, siapa pun, apa pun, dan di mana pun kita berada,” ujar Sriono dari Paseban Srimulih, menegaskan bahwa ajaran Swasti Luhur Ing Pribadi merupakan panggilan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dalam diri serta menjaga harmoni dengan sesama dan alam semesta.