NEWSBIDIK,//Aceh – Dunia pendidikan akan sulit mencapai hasil maksimal jika para guru pengajar harus menempuh perjalanan jauh setiap hari menuju sekolah. Persoalan jarak rumah guru ke tempat mengajar kerap kali diabaikan, padahal hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, kesehatan fisik dan mental guru, serta kenyamanan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
Sabtu, (26/7/2025), muncul sorotan tajam terhadap sistem zonasi guru yang dinilai belum mempertimbangkan aspek strategis seperti kesejahteraan guru secara menyeluruh. Sistem zonasi yang hanya didasarkan pada jumlah guru di sekolah tertentu justru menimbulkan ketimpangan, terutama jika guru harus mengajar di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.
“Idealnya guru hadir di sekolah dalam kondisi prima—baik lahir maupun batin. Bukan datang dengan kondisi lelah setelah menempuh perjalanan puluhan kilometer,” ungkap seorang pemerhati pendidikan di Aceh.
Untuk jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sudah sepatutnya ada upaya pemetaan ulang lokasi domisili para guru. Hal ini bertujuan agar penempatan guru lebih dekat dengan tempat tinggalnya, minimal dalam radius 10–15 kilometer, demi menjaga kebugaran fisik dan kesiapan mental mereka dalam mengajar.
Sementara itu, untuk guru tingkat menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, para gubernur diharapkan tidak abai terhadap masalah ini. Pengajuan mutasi seharusnya disikapi dengan bijak, bukan dengan tindakan intimidatif terhadap guru yang mengajukan permintaan pindah demi efisiensi dan kesejahteraan mereka.
Jika permasalahan ini terus diabaikan, maka bukan hanya guru yang dirugikan. Anak-anak didik pun akan terkena dampaknya. Beban fisik dan mental guru yang terlalu berat akan mengurangi kualitas interaksi dan proses belajar-mengajar di kelas.
Momentum Hari Guru seharusnya menjadi refleksi bersama: bagaimana pemerintah daerah—baik kabupaten, kota, maupun provinsi—mampu menyusun kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada kualitas dan integritas, bukan sekadar kepentingan politik atau kelompok pendukung kandidat tertentu.
“Pendidikan adalah soal integritas, bukan soal loyalitas politik. Anak-anak bangsa tidak boleh jadi korban kepentingan jangka pendek,” tegas salah satu tokoh masyarakat di Aceh.
Pihak Dinas Pendidikan serta kepala daerah diminta untuk bijak dalam mengambil keputusan, menempatkan kepentingan siswa dan keberlangsungan pendidikan nasional sebagai prioritas utama. Zonasi guru yang adil dan manusiawi adalah langkah kecil, tapi sangat berarti dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas.
