Pemkab Pangandaran dan Ciamis Cari Solusi Terkait Pesangon Pensiunan PDAM

“Proses evakuasi korban masih menjadi prioritas utama pascatabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur, sementara publik menanti kejelasan resmi terkait jumlah korban dan penyebab kecelakaan.”

“Saya mengajukan pinjaman Rp105 juta, tapi hanya menerima Rp75 juta. Sisanya dipotong,” — Sumiyanti, nasabah KUR

“Pemuda dan tokoh masyarakat Desa Arongan terpaksa menutup akses jalan utama setelah berulang kali terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Usai mediasi, PT Sofindo Seunagan sepakat melakukan perbaikan mulai 18 April 2026, sementara penimbunan sementara segera dilakukan.”

“Diduga beroperasi tanpa izin lengkap, sejumlah wahana di Taman Bunga Celosia terancam denda hingga Rp3 miliar. Temuan ini memicu sorotan publik terkait keselamatan pengunjung dan lemahnya pengawasan. Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi, sementara desakan penertiban terus menguat.”

“Nama baik kami dan APH telah dicemarkan melalui pemberitaan tidak berimbang. Hal itu harus dibuktikan secara hukum agar tidak menyesatkan publik.”

“Tuduhan bahwa Galian C Suak Palembang tidak memiliki IUP dan menyetor kepada aparat adalah fitnah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Semua dokumen izin lengkap dan proses perpanjangan sedang berjalan sesuai aturan,” tegas Mukhtarudin, meminta Polres Nagan Raya mengusut tuntas pemberitaan yang dinilai menyudutkan dan mencemarkan nama baik.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama. Mulai 6 April 2026, masyarakat cukup membawa STNK dan KTP penguasa kendaraan saat membayar pajak tahunan. Kebijakan ini diharapkan mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Barat.”

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

“Penggerebekan gudang pengoplosan LPG di Cileungsi membuka fakta mengejutkan: praktik ilegal yang berjalan sejak 2025 ini mampu meraup keuntungan hingga Rp13 miliar per bulan. Selain merugikan negara, aktivitas pemindahan gas bersubsidi ke tabung non-subsidi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena dilakukan tanpa standar keamanan. Polisi menegaskan, para pelaku dijerat UU Migas dan pasal pidana umum terkait perbuatan curang serta peredaran barang tidak sesuai standar.”

“Penyidik tidak seharusnya mengabaikan UU Pers yang menjadi lex specialis dalam menangani perkara jurnalistik.” — Nasir Nurdin

“Ratusan emak-emak Desa Mon Dua turun ke jalan menuntut keadilan atas bantuan banjir yang diduga salah sasaran. Warga terdampak mengaku tak menerima bantuan, sementara pihak yang tidak terkena bencana justru terdaftar sebagai penerima.”