Pesawat Peserta Pangandaran Air Show 2025 Mendarat Darurat, Diduga Alami Mati Mesin

GMBI Aceh meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait pelaksanaan Putusan PK 2018 atas PT Surya Panen Subur. Kami ingin memastikan apakah seluruh kewajiban, termasuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan, benar-benar telah dijalankan,” tegas Ketua GMBI Aceh, Zulfikar Za.

Tim SAR kembali menemukan tiga jenazah di sektor A2 dan C2 meski cuaca buruk mengancam proses pencarian. Dengan bantuan 12 excavator, operasi terus dikebut demi menemukan lebih banyak korban sebelum hujan lebat kembali mengguyur wilayah Pandanarum.”

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Bagaimana mungkin fasilitas vital seperti pompa banjir berhenti hanya karena solar habis,” keluh seorang warga Semarang yang kecewa atas kinerja BBWS Pemali Juana.

Publik perlu berhati-hati terhadap narasi pengalihan seperti ini. Isu ‘Ibo dijebak’ bisa menggiring opini dan mengaburkan substansi perkara dugaan penistaan agama yang sedang ditangani aparat hukum.”

Kami tidak ingin kasus ini menjadi polemik tanpa arah. Langkah hukum ini diambil agar semua pihak mendapat keadilan dan kebenaran terungkap secara objektif,” ujar Advokat Donny Andretti, kuasa hukum pelapor Miftakul Ma’na, usai menyerahkan bukti rekaman kepada penyidik Polda Jawa Tengah.

“Masyarakat berharap APH tidak tutup mata agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi warga.”

Kami akan upayakan secepat mungkin agar warga yang tertimpa musibah bisa mendapatkan bantuan,” ujar Bupati Jepara, Witiarso, menegaskan respon cepat pemerintah terhadap peristiwa robohnya rumah warga di Desa Sinanggul akibat hujan deras dan angin kencang.

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.

Pedagang kecil dipaksa membayar sewa lapak hingga Rp3 juta sampai Rp20 juta tanpa transparansi. Panitia terus mendesak pembayaran, sementara pemerintah daerah justru lepas tangan. Dugaan pungli ini bukan hanya membebani rakyat kecil, tapi juga mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.”

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”