NEWSBIDIK,PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama DPRD mulai menyiapkan langkah strategis jangka panjang untuk menghadapi persoalan ketersediaan air yang terus berulang, terutama kekeringan pada musim kemarau dan potensi kelebihan air ketika musim hujan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan konsep tata kelola air secara terpadu. Pemerintah daerah dan legislatif kini tengah mematangkan revisi proposal program yang akan diajukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan pembahasan mengenai persoalan air telah dilakukan melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan para camat. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah awal untuk merumuskan penanganan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan air di berbagai wilayah Pangandaran.
Menurut Asep, penanganan persoalan air tidak cukup hanya mengandalkan normalisasi sungai. Dibutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mengatur air mulai dari daerah resapan hingga kawasan muara.
“Ke depan kita membutuhkan tata kelola air yang terintegrasi. Bukan hanya normalisasi sungai, tetapi juga memperhatikan wilayah resapan, embung, kolam retensi, saluran air, pengendalian di kawasan muara sungai, termasuk pengelolaan limbah cair,” ujar Asep Noordin, Rabu (5/8/2026).
Konsep tersebut saat ini tengah dikonsultasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di tingkat Kementerian. Pemerintah daerah dan DPRD berencana kembali menggelar rapat sinergitas dalam dua pekan mendatang untuk memperkuat rancangan program sebelum diusulkan lebih lanjut.
Di sektor pertanian, persoalan ketersediaan air juga menjadi perhatian. Asep menyebut sejumlah kawasan persawahan, baik lahan tadah hujan maupun sawah konvensional, mulai mengalami penurunan pasokan air. Kondisinya diperkirakan telah berdampak pada lebih dari 20 persen luasan lahan di sejumlah wilayah.
Meski demikian, sebagian besar wilayah pertanian saat ini telah memasuki tahap akhir masa panen. Pemerintah pun mulai mengarahkan perhatian pada persiapan menghadapi musim tanam berikutnya agar kebutuhan air pertanian dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan.
Untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka pendek, pemerintah daerah bersama DPRD juga mendorong optimalisasi sumber air yang tersedia. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui survei potensi air bawah tanah, pengeboran, pembangunan jaringan pipanisasi, serta pemanfaatan sumber air permukaan secara maksimal.
Asep menegaskan, strategi pengelolaan air tersebut harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, sistem tata kelola air yang baik tidak hanya diperlukan untuk menjawab persoalan saat ini, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Pangandaran pada masa mendatang.
“Pengelolaan air yang terencana menjadi bagian penting untuk menjaga Pangandaran tetap subur, makmur, sekaligus memiliki ketahanan menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi,” pungkasnya.
