DaerahHeadlineHukum & KriminalJawa BaratPOLRI

Polres Bogor Bongkar Sindikat Pengoplos LPG, Negara Rugi Rp13,2 Miliar per Bulan

2270
×

Polres Bogor Bongkar Sindikat Pengoplos LPG, Negara Rugi Rp13,2 Miliar per Bulan

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, Kabupaten Bogor  Kepolisian Resor Bogor berhasil mengungkap praktik pengoplosan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di dua titik berbeda yang selama ini menimbulkan kerugian negara sangat besar, mencapai Rp13,2 miliar setiap bulan. Pengungkapan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang masuk melalui layanan hotline 110.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa operasi pertama dilakukan di wilayah Sukaraja. Di lokasi tersebut, tepatnya di Kampung Sukaraja Kaum, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, petugas menemukan aktivitas pengoplosan gas yang telah berlangsung cukup lama. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 145 tabung LPG berbagai ukuran, termasuk 90 tabung 3 kilogram, 45 tabung 12 kilogram, serta 10 tabung 5,5 kilogram. Selain itu, aparat menyita alat suntik gas dan satu unit mobil pikap yang digunakan sebagai sarana distribusi.
Sementara pelakunya, seorang pria berinisial H, berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

Detik-Detik Penggerebekan Gudang Gas Oplosan di Cileungsi, Modus Rapi Untungkan Hingga Rp13 Miliar

Tidak berhenti di satu titik, Polres Bogor melanjutkan penyisiran ke Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi. Di wilayah ini, polisi menyasar tujuh titik pengoplosan sekaligus. Dua pelaku berhasil diamankan, yakni pasangan suami istri berinisial S dan H. Keduanya ditangkap saat sedang memindahkan isi gas dari tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi.

Dari lokasi ini, petugas menyita total 648 tabung gas, terdiri dari 345 tabung 3 kilogram, 286 tabung 12 kilogram, dan 17 tabung ukuran 5,5 kilogram. Polisi juga menemukan 72 alat suntik gas serta tiga unit timbangan yang digunakan dalam proses pemindahan isi gas. Jika digabungkan dengan pengungkapan di Sukaraja, total barang bukti yang diamankan mencapai 793 tabung gas, 76 alat suntik, empat timbangan, serta satu unit mobil pikap.

Baca Juga:

Gudang LPG di Sukoharjo Diduga Ilegal dan Oplos Gas Subsidi 3 Kg, Terindikasi Libatkan Oknum Aparat inisial DN

Menurut AKBP Wikha, praktik pengoplosan ini memberikan keuntungan sangat besar bagi para pelaku. Setiap tabung 12 kilogram hasil suntikan menghasilkan keuntungan sekitar Rp161 ribu. Dengan kapasitas produksi harian, para pelaku diperkirakan mampu meraup pendapatan hingga Rp1,3 miliar per hari. Angka itu membuat potensi kerugian negara melambung hingga Rp13,2 miliar setiap bulan.

Wikha menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari instruksi Kapolri untuk memperketat pengawasan terhadap potensi gangguan ketahanan energi nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Ia menilai praktik penyalahgunaan gas bersubsidi sangat merugikan negara dan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Jum’at,(3/4/26)

“Pengoplosan seperti ini mengalihkan hak rakyat kecil kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Kami akan terus menindak tegas agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Para tersangka kini dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman yang menanti tidak ringan, yakni maksimal enam tahun penjara serta denda hingga Rp60 miliar.

Dengan terbongkarnya praktik ilegal ini, Polres Bogor berharap dapat memutus mata rantai penyalahgunaan LPG bersubsidi yang kerap terjadi dan menimbulkan kerugian dalam skala besar. Operasi serupa disebut akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas energi dan melindungi kepentingan publik.

Tinggalkan Balasan

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”

Headline

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Jakarta

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya membenahi institusi Polri melalui peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta penguatan kedekatan dengan masyarakat. Melalui program Polisi Bersama Masyarakat, Polri diarahkan untuk semakin profesional, responsif, dan hadir dalam menjawab berbagai persoalan keamanan dan ketertiban, termasuk pemberantasan narkotika, penyelundupan, dan judi online.