Sinergi Polsek Meureubo, APDESI, dan Relawan Salurkan Bantuan Banjir ke Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Pidie Jaya

“Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi. DPRK Aceh Barat harus menggunakan Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Bupati agar masyarakat mengetahui penyebab temuan, langkah penyelesaiannya, dan upaya pencegahan ke depan. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pemerintahan.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA

“Menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar mengibarkan Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda melalui disiplin, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Kepercayaan ini adalah kehormatan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. H. Hizbulwatan.

“Kami siap menerima setiap pengaduan buruh maupun karyawan. Seluruh laporan akan diproses secara profesional dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi melindungi hak pekerja sekaligus menjaga kepastian hukum bagi semua pihak.” — Fakhrur Razy, S.Sos., M.Si., Kepala Disnakertrans Kabupaten Nagan Raya.

“Pasar murah bukan sekadar menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan membantu meringankan beban masyarakat. Meski jumlah paket masih terbatas, komitmen menghadirkan program pro-rakyat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. Hizbulwatan.

“Perbedaan antara keterangan resmi aparat dengan fakta visual yang beredar di masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi penegakan hukum merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.”

“Dugaan jual beli jabatan di Rutan Kelas IIB Salatiga menjadi sorotan setelah promosi seorang pegawai ke jabatan Eselon V diduga tidak melalui mekanisme kepegawaian yang semestinya. Hingga kini, pihak terkait masih dimintai klarifikasi, sementara pemberitaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbanga

“Jika benar terjadi pemotongan upah di luar ketentuan yang berlaku, maka persoalan ini harus segera ditelusuri melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan demi menjamin hak-hak buruh.”

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

“Final Camat Cup 2026 di Alun-alun Malangbong berlangsung meriah dengan antusiasme ratusan penonton. Plt Camat Malangbong mengajak masyarakat menjaga sportivitas dan ketertiban, sementara KOK Malangbong mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyukseskan turnamen bola voli antar desa sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat persatuan masyarakat.”

“Resepsi pernikahan putri dan khitanan putra yang digelar secara bersamaan menjadi wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi keluarga besar dan masyarakat. Momentum ini mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, serta pelestarian tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat Aceh.”

“Praktik penjualan seragam sekolah kini berubah modus. Bukan lagi dijual langsung di sekolah, tetapi orang tua diarahkan membeli di toko tertentu atau ruko yang disiapkan sementara. Ini tetap melanggar aturan dan sangat membebani masyarakat,” ujar Budi Santoso dari LSM FRAKSI.

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”