Scroll untuk baca berita
AcehACEH BARAT

Diduga Proyek Pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat Tidak Mengikuti Standar SNI, APH Diminta Usut Tuntas

5432
×

Diduga Proyek Pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat Tidak Mengikuti Standar SNI, APH Diminta Usut Tuntas

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Aceh Barat — Proyek pembangunan gedung Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) 15 Samatiga di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat kembali menjadi sorotan. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Liputan Khusus Aceh, ditemukan adanya dugaan bahwa proses pekerjaan di lapangan tidak memenuhi standar mutu konstruksi sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Temuan tersebut sebelumnya telah diberitakan oleh Media mata Aceh .com Tim Lipsus Aceh setelah melakukan investigasi langsung ke lokasi. Dari pengamatan tim, terdapat indikasi bahwa pekerjaan konstruksi tidak mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam standar SNI, seperti:

SNI 2847:2019 — Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung

SNI 1726:2019 — Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung

SNI secara umum mengatur detail mutu material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, serta persyaratan teknis dan administrasi. Namun, di lapangan diduga terdapat penyimpangan terhadap standar tersebut.

Dugaan Adanya Upaya Menutup Informasi Publik

Sejumlah pihak menilai, informasi terkait proyek ini sulit diakses oleh media. Diduga ada kerja sama antara pihak Dinas Pendidikan Aceh Barat dengan beberapa media tertentu untuk menghambat akses informasi dan menghalangi publik mendapatkan data yang transparan.Selasa, (11/11/2025)

Dalam pemberitaan lanjutan, salah satu media yang disebutkan sebagai konsultan pengawasan menyatakan siap menempuh jalur hukum bila pemberitaan dianggap tidak sesuai fakta. Menanggapi hal tersebut, Tim Liputan Khusus menegaskan bahwa karya jurnalistik harus berdasarkan temuan lapangan dan fakta objektif, bukan justru membela kepentingan tertentu.

“Jurnalis bekerja berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Pers, bukan untuk melindungi atau membekingi suatu pihak,” ujar salah satu jurnalis yang melakukan liputan.

Minim Pengawasan, Diduga Ada Kepentingan Politik

Selain dugaan pelanggaran standar SNI, indikasi lain adalah minimnya pengawasan dari konsultan dan Dinas Pendidikan. Sumber internal menyebut adanya keterlibatan pihak tertentu yang menjadi pendukung kandidat politik, sehingga proyek diduga dikerjakan secara asal jadi demi memperoleh keuntungan maksimal.

Tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat, Dr. Husensah, S.Pd., M.Pd., memberikan jawaban singkat:

“Apakah sudah diukur speknya sehingga Anda mengatakan kurang dan tidak sesuai?”

Harapan Publik

Masyarakat dan insan pers berharap Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengusut dugaan penyimpangan, mulai dari prosedur perencanaan, sistem pengawasan, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Transparansi dan pengawasan ketat menjadi penting untuk memastikan bahwa proyek pendidikan yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Delapan penghargaan yang diraih menjadi bukti bahwa santri Dayah Ruhul Qur’ani mampu bersaing di bidang robotika. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi para santri untuk terus belajar, berinovasi, dan meraih prestasi yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.” — Teuku Raden Triolan Wijaya, S.Kom., M.Cs., Pelatih Tim Robotik Dayah Ruhul Qur’ani.

Aceh

Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H. (TRK), resmi melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemkab Nagan Raya. Dalam arahannya, TRK menegaskan agar seluruh pejabat yang dilantik menjalankan amanah dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab, serta menyatukan langkah untuk mewujudkan visi-misi TRK–Sayang melalui pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.”

Aceh

“Masyarakat berharap hukum ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun. Kepastian hukum menjadi kebutuhan utama agar persoalan yang tengah bergulir tidak terus menimbulkan spekulasi maupun konflik di tengah masyarakat. Sesuai amanat Pasal 27 UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil.”

Aceh

“Pawai Karnaval Budaya HUT Ke-24 Nagan Raya menjadi bukti semangat generasi muda dalam mencintai dan melestarikan budaya daerah. Melalui kreativitas para pelajar, warisan budaya tidak hanya dipertontonkan, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Nagan Raya,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H. (TRK).

Aceh

“Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmennya melalui program CSR serta mendukung suksesnya HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus terjalin untuk membangun Nagan Raya yang mandiri dan madani,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan (TRK), saat menutup Nagan Raya Fair 2026 di Alun-Alun Suka Makmue, Senin (21/7/2026).

Aceh

“Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.”