Scroll untuk baca berita
Jawa TengahJeparaPeristiwa

Polemik Internal Desa Damarjati Jepara, Pemerintah Desa dan Warga Saling Klarifikasi

4275
×

Polemik Internal Desa Damarjati Jepara, Pemerintah Desa dan Warga Saling Klarifikasi

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Jepara – Suasana di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, memanas setelah warga bernama Agos Alesta menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa kepada media dan LSM. Kejadian itu berlangsung pada Rabu (15/10/2025), saat kepala desa sedang menghadiri acara pernikahan di luar kantor desa.

Pemerintah desa menyayangkan munculnya tuduhan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Saat dikonfirmasi Jumat (17/10/2025), Kepala Desa menyampaikan bahwa pihaknya merasa telah menjalankan tugas sesuai aturan.

 “Warga saya, A, mungkin kurang memahami. Pemerintah desa sudah bekerja semaksimal mungkin. Persyaratan dari almarhum S juga sudah masuk tahap pencairan,” ujarnya.

Ia menilai tekanan psikologis mungkin menjadi pemicu ledakan emosi warganya tersebut.

“Saya pasrahkan kepada Gusti Allah. Saya merasa tidak melakukan kesalahan. Warga saya itu banyak kekurangan—dari kesehatan, keuangan, sampai mental. Dia sempat marah di balai desa karena tekanan psikologis,” jelasnya.

Perangkat desa bagian kesejahteraan, F, juga membantah tudingan ketidakhadiran aparatur desa.

“Kalau dibilang perangkat desa tidak masuk kerja, itu tidak benar. Kami tetap hadir dan bekerja di balai desa,” tegasnya.

Ia juga mengaku keberatan dengan insiden yang dialaminya.

 “Saya tidak terima. Dia sudah bertindak anarkis, baju saya ditarik seolah saya pelaku kejahatan,” tambahnya.

Klarifikasi dari Agos Alesta

Melalui pesan WhatsApp, Agos Alesta menyampaikan bahwa kritiknya didasari niat pengawasan publik. Ia menyoroti beberapa hal yang menurutnya perlu perhatian:

1. Jam kerja perangkat desa

“Jam 9 hanya dua orang yang hadir. Ada yang jam 10, jam 11, bahkan ada yang tidak masuk tanpa izin.”

2. Dugaan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan

“Sudah 10 bulan belum dibayar.”

3. Temuan pada proyek desa

“Kami bersama media mengecek lokasi. Ada cor beton yang retak dan panjangnya kurang.”

Agos menyebut aksinya dilakukan agar ada perbaikan dan transparansi dari pemerintah desa.

Situasi Masih Berkembang

Polemik ini kini menjadi perhatian masyarakat setempat. Pihak desa menilai kritik disampaikan secara berlebihan dan tidak melalui mekanisme komunikasi resmi, sementara Agos mengaku memiliki bukti lapangan atas setiap pernyataannya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat mediasi atau fasilitasi dari pihak kecamatan maupun instansi terkait. Warga berharap persoalan dapat diselesaikan secara dialogis untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“H. Halimi, calon petinggi Desa Surodadi nomor urut 03, tergerak maju dalam pencalonan karena dorongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia berharap pelayanan birokrasi pemerintahan desa dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh bisa menjadi perhatian, serta para petani garam memperoleh dukungan nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. H. Halimi menegaskan, apabila diberi amanah oleh masyarakat, dirinya berkomitmen menata birokrasi agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Jawa Tengah

“Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU 44-523-02 Karangmoncol, Kabupaten Pemalang, masih memerlukan pembuktian dan verifikasi secara menyeluruh. Setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data transaksi, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, transparansi, serta profesionalisme jurnalistik.”