NEWS BIDIK, Jepara – Aksi demonstrasi di depan Mapolres Jepara dan Gedung DPRD Jepara berakhir ricuh hingga berujung pembakaran gedung wakil rakyat tersebut, Minggu dini hari (31/8/2025).
Kericuhan ini dipicu solidaritas massa atas insiden tewasnya pengemudi ojek online (Ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas mobil taktis Brimob saat aksi unjuk rasa di DPR RI, Jakarta, pada Kamis malam (28/8/2025).
baca juga
Dugaan Pungli PTSL di Desa Pelang Mayong Jepara: Istri Perangkat Diduga Jadi Ketua Panitia
Massa datang dari arah barat Jalan Pemuda Jepara menuju kantor DPRD. Awalnya mereka melempari gedung dengan batu hingga merusak pos penjagaan polisi. Kondisi semakin tak terkendali ketika massa berhasil menjebol pintu gerbang utama. Puluhan orang kemudian masuk ke halaman kantor DPRD Jepara dan melakukan penjarahan sejumlah fasilitas, mulai dari kursi hingga televisi.
“Sikap kami ini sebagai wujud solidaritas untuk almarhum Affan Kurniawan sekaligus bentuk kekecewaan rakyat terhadap DPR,” ujar salah satu demonstran yang enggan disebutkan namanya.
Dalam suasana chaos tersebut, aparat kepolisian nyaris tak terlihat di lokasi. Hanya puluhan anggota TNI yang berjaga, namun tidak mampu membendung massa yang semakin beringas. Api yang sempat membesar di dalam gedung DPRD sempat coba dipadamkan dengan alat pemadam ringan, namun upaya itu gagal.
baca juga
Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional
Sekitar satu jam kemudian, tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan meski sebagian ruangan di Gedung DPRD Jepara mengalami kerusakan serius.
Seorang warga sekitar mengaku, sebelum massa tiba, sejumlah petugas keamanan sudah bersiaga. Namun situasi berubah drastis setelah gelombang demonstran datang jelang tengah malam.
baca juga
“Awalnya kondusif, tapi begitu massa makin banyak, situasi langsung kacau,” ujar seorang warga.
Aksi di Jepara menambah daftar panjang gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah. Rakyat, menurut para pengunjuk rasa, kian kecewa dan merasa tidak percaya lagi terhadap pemerintah serta DPR yang dianggap gagal membuat kebijakan pro-rakyat kecil.
