Rantis Polisi Diduga Tabrak Ojol di Pejompongan, Publik Desak Investigasi Transparan

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

“Baru sebulan berdiri, jembatan gantung penghubung dua desa di Pangandaran roboh saat dilintasi belasan pelajar. Delapan siswa SMP IT Daarul Hikmah jatuh ke sungai, lima di antaranya mengalami luka ringan dan shock. Warga pertanyakan kualitas pembangunan jembatan.”

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

Selama ini mediasi sering dilakukan, tetapi tidak ada keputusan yang benar-benar menuntaskan masalah. Masyarakat justru sering merasa diposisikan lemah,” ujar Si Maun, salah seorang warga Nagan Raya.

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.

“Strategi Green Policing bukan hanya soal menindak pelaku tambang ilegal, tetapi menyelamatkan masa depan Aceh. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian dari gerakan hijau ini — laporkan, tolak, dan hentikan aktivitas tambang liar demi lingkungan yang lestari,” tegas Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah.

“Perlu kami tegaskan, sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada perdamaian antara klien kami, dr. Astra, dengan saudara terduga pelaku, Mds. Tindakan yang dilakukan telah mencederai harkat, martabat, dan kehormatan profesi kedokteran yang seharusnya mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan,” — dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H., Kuasa Hukum dr. Astra

Konflik agraria di Nagan Raya diduga tidak kunjung selesai karena aparat penegak hukum terkesan tak berdaya menghadapi dominasi perusahaan perkebunan sawit. Warga menilai hak mereka dirampas, sementara keadilan hukum seolah berpihak kepada pengusaha.”

“Anggaran pencitraan Pemkot Semarang yang mencapai Rp2,26 miliar di media sosial menuai kritik. Publik menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk penanganan banjir dan pemberdayaan warga miskin, ketimbang hanya untuk publikasi dan promosi.”

Setoran parkir di Kawasan Industri Candi diduga tidak masuk kas daerah, melainkan langsung ke PT IPU. Publik berhak tahu ke mana uang itu mengalir.” – KRT. Ardhi Solehudin, W. (Ketua PPWI)