Scroll untuk baca berita
HeadlineJakartaPeristiwaPOLRI

Rantis Polisi Diduga Tabrak Ojol di Pejompongan, Publik Desak Investigasi Transparan

382
×

Rantis Polisi Diduga Tabrak Ojol di Pejompongan, Publik Desak Investigasi Transparan

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Jakarta -Sebuah video memperlihatkan mobil rantis milik kepolisian diduga menabrak seorang pria berjaket hijau, yang disebut sebagai pengemudi ojek online (ojol), saat pembubaran aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Rekaman singkat itu viral di berbagai platform media sosial dan memicu gelombang kecaman dari publik.

Dalam video, mobil rantis terlihat bergerak menembus kerumunan demonstran. Di tengah kekacauan, seorang pria berjaket hijau tampak terjatuh lalu terlindas roda kendaraan hingga terseret beberapa meter. Mirisnya, kendaraan tersebut tidak berhenti dan terus melaju meninggalkan lokasi.

Insiden ini memantik reaksi keras warganet yang menilai aparat abai terhadap prinsip kemanusiaan dalam mengawal aksi massa. Bahkan, muncul dugaan adanya korban jiwa akibat peristiwa tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas korban maupun kronologi detail. Redaksi masih berupaya meminta penjelasan dari Polda Metro Jaya.

Peristiwa ini menambah sorotan publik terhadap pola penanganan demonstrasi di ibu kota. Masyarakat menuntut investigasi independen dan transparan, serta akuntabilitas aparat bila terbukti lalai dalam menjalankan tugas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, aparat keamanan wajib melindungi peserta aksi, bukan melakukan tindakan yang membahayakan nyawa. Bahkan, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai jaminan konstitusional.

Lembaga hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil pun didesak segera turun tangan mengawal kasus ini agar tidak tenggelam tanpa kejelasan. Publik menekankan bahwa praktik represif dalam penanganan aksi massa tidak boleh terulang.

Jakarta

“Kami telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai Perjanjian Jasa Hukum dan berhasil menyelamatkan nilai lebih dari Rp7 miliar bagi klien. Namun hingga saat ini kewajiban pembayaran success fee belum dipenuhi. Jika somasi ini tetap tidak diindahkan, kami akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Suwanto, S.H., M.H., Pimpinan Firma Hukum Suwan Justice sekaligus Wakil Ketua Umum Organisasi Advokat Feradi WPI.

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”