newsbidik.com,//Musi RawasI-su mafia pupuk kembali mencuat di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kali ini terjadi di Desa Temuan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Jaya, Sutardi, bersama empat ketua kelompok tani lainnya, menyampaikan keberatan atas dugaan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh kios “NR Maju Bersama” milik Nasrun, anggota DPRD Musi Rawas.
Kamis(/10/7/2025).
Baca Juga
Surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp10.000 itu telah ditandatangani oleh kelima tokoh tani. Dalam isi pernyataan tersebut, mereka mengadukan kondisi yang sangat memberatkan petani di wilayah mereka. Harga pupuk subsidi jenis Ponska dan Urea yang seharusnya sesuai HET, justru ditebus dengan harga Rp185.000 hingga Rp200.000 per sak.
“Kami sangat keberatan karena pupuk harus kami tebus jauh di atas HET. Selain itu, jarak tempuh ke kios juga sangat jauh, puluhan kilometer dari desa kami,” ujar Sutardi.
Berikut para ketua kelompok tani yang turut menandatangani surat pernyataan:
Dedi Siswanto, Ketua Kelompok Tani Suka Maju, mengaku membeli pupuk seharga Rp200.000 per sak.
Baca Juga
Anton Subandi, Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki, Dusun 7 Blok B, juga membeli dengan harga Rp185.000 per sak.
Tukijan, Ketua Kelompok Tani Rahayu Tani, Dusun 3 Blok C, menebus pupuk dengan harga yang sama.
Sentiman, Ketua Kelompok Tani Suka Mulya, mengalami hal serupa.
Para petani menilai praktik ini telah menyengsarakan mereka, di tengah semangat pemerintah pusat yang tengah menggencarkan program ketahanan pangan demi kesejahteraan petani.
Dugaan Lemahnya Pengawasan Dinas Pertanian
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Novita — Kasi Pupuk dan Alsintan Dinas Pertanian Musi Rawas — justru menyatakan bahwa kemungkinan para petani tersebut tidak terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Namun, pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan besar.
“Kalau mereka tidak masuk e-RDKK, bagaimana bisa membeli pupuk subsidi dalam jumlah besar? Apakah kios menjual pupuk subsidi secara bebas?” ujar salah satu jurnalis yang menghubungi Novita.
Saat disebutkan bahwa laporan para petani ini akan diteruskan kepada aparat penegak hukum, termasuk Polda Sumatera Selatan, Novita merespons dengan ringan, “Silakan bawa ke mana saja.”
Sikap ini dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk pembiaran dan indikasi lemahnya pengawasan distribusi pupuk di wilayah Muara Kelingi.
Petani Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Dalam surat pernyataan tersebut, para petani meminta agar pemerintah, dinas terkait, serta aparat penegak hukum bertindak tegas mengusut tuntas praktik mafia pupuk yang merugikan petani. Mereka mendesak agar tidak ada perlindungan terhadap oknum-oknum yang bermain, baik dari kalangan pejabat maupun pengusaha.
Baca Juga
“Jangan sampai pupuk subsidi yang seharusnya untuk kesejahteraan petani, justru dijadikan alat untuk memperkaya diri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sutardi.
