Scroll untuk baca berita
HeadlineJawa BaratPolitik

Prabowo Gelar Dialog Virtual dengan Petani di 14 Provinsi Saat Panen Raya Nasional

798
×

Prabowo Gelar Dialog Virtual dengan Petani di 14 Provinsi Saat Panen Raya Nasional

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK||MAJALENGKA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung dialog nasional dengan para petani dari seluruh Indonesia dalam momen Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, Senin (7/4/2025). Acara utama berlangsung di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Melalui sambungan virtual, Presiden berdialog dengan para gubernur serta 156 bupati dan wali kota. Lebih dari 100 juta petani beserta keluarganya turut merasakan manfaat dari berbagai kebijakan baru pemerintah, khususnya terkait harga gabah dan distribusi pupuk.

Salah satu perwakilan petani dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Joko, menyampaikan rasa syukur atas kebijakan yang dirasakan langsung oleh petani di lapangan.

“Kami petani Ngawi merasa bahagia, Pak. Harga gabah sekarang Rp6.500 per kilogram, dan pupuk pun mudah kami dapatkan,” ujar Joko.

Ia juga menyoroti program Pengelolaan Ramah Rantai Bisnis (PRRB) yang telah diterapkan di daerahnya, dan memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian.

“Dengan program PRRB, pemakaian pupuk bisa ditekan tapi hasil panennya justru meningkat. Harapan kami, program ini tidak hanya untuk 200 hari, tapi bisa berlanjut terus,” tambahnya.

Dari Aceh, Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan aspirasi masyarakat tani, terutama kebutuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi.

“Ada sembilan kecamatan di Aceh Utara yang belum terjangkau irigasi. Kami berharap ke depan pertanian Aceh bisa lebih maju dan menjadi lumbung padi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur dari Kabupaten Serang, Banten, menyampaikan keberhasilan mereka meningkatkan hasil panen berkat distribusi pupuk yang lebih lancar.

“Sebelumnya panen paling tinggi 7,5 ton per hektare, sekarang bisa lebih karena pupuk tersedia tepat waktu. Petani tidak lagi kesulitan saat masa pemupukan,” katanya.

Menanggapi semua aspirasi yang masuk, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya membangun pertanian yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Saya ingin menjadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan dan memakmurkan petani. Kita semua akan bahagia jika rakyat kita tersenyum,” tegas Presiden.

Dialog interaktif ini menjadi simbol pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo yang terbuka, mendengar langsung suara rakyat, serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun ketahanan pangan Indonesia.

(BPMI Setpres)

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”