PT Agro Murni dan BSP Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Beutong Ateuh Banggalang

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

“Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima menjadi pengingat bahwa setiap upaya hukum harus memenuhi ketentuan formil yang berlaku. Kami berharap penegakan hukum senantiasa berjalan secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kepastian hukum.”

“Pelantikan pengurus DPD HKTI Aceh dan 23 DPC kabupaten/kota menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menegaskan komitmen HKTI dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian di Aceh.”

PT Socfindo Kebun Seunagan menyalurkan beasiswa kepada 100 anak karyawan dan memberikan penghargaan kepada 12 pemanen terbaik melalui program CSR tahunan 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan serta apresiasi atas dedikasi dan produktivitas pekerja.

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Warga juga menyampaikan bahwa sebagian lahan yang menjadi persoalan diduga merupakan lahan garapan masyarakat yang selama ini diklaim oleh pihak perusahaan. Selain itu, mereka menyebut persoalan terkait areal tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.

“Sejumlah pengemudi dan penumpang dilaporkan mengalami luka-luka. Tidak ada laporan korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut,” berdasarkan informasi sementara yang diperoleh.

Lebih jauh, Ahmad Syauqi menekankan pentingnya peran masjid dalam menjaga persatuan umat di tengah dinamika politik desa. Menurutnya, masjid tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga mempunyai peran besar sebagai pusat pembinaan dan peradaban masyarakat.

Hal tersebut diketahui berdasarkan surat Nomor B/13/VII/2026/Reskrim tertanggal 22 Juli 2026, perihal permintaan keterangan pada Kamis, 23 Juli 2026, di Polsek Tadu Raya.

Disebutkan, areal eks HGU PT USJ yang berada di wilayah tersebut memiliki luas sekitar 1.418,5 hektare. Sebagian dari areal tersebut, menurut keterangan kepala desa, hingga kini masih dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, dan saran dari seluruh anggota DPRK Nagan Raya dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS ini,” kata Hizbulwatan.