NEWS BIDIK, Meulaboh — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat secara daring dari Ruang Teuku Umar, Kantor Bupati, Senin (27/10/2025). Rapat tersebut diikuti oleh seluruh kepala SKPK, camat, dan keuchik se-Kabupaten Aceh Barat.
Dalam arahannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM memaparkan perkembangan situasi nasional serta kebijakan pemerintah pusat yang akan berlaku pada tahun anggaran 2026. Salah satu poin utama yang dibahas adalah kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah, yang jumlahnya tahun depan bahkan lebih besar dibandingkan tahun 2025.
“Pada tahun 2026, dana transfer kita akan berkurang sekitar Rp94,2 miliar, sementara defisit anggaran tercatat Rp61 miliar. Kita berharap tahun depan defisit tidak melebihi Rp50 miliar. Ibarat pedagang, minimal jangan sampai rugi,” ujar Bupati Tarmizi.
Menanggapi kondisi fiskal tersebut, Tarmizi menegaskan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh, terutama pada pos perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), dan biaya pemeliharaan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa program pembangunan prioritas seperti irigasi, jalan, dan jembatan tetap harus berjalan agar tidak menghambat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan wajib tetap berjalan, tapi kita harus disiplin dalam penggunaan anggaran. SPPD akan tetap dipangkas 50 persen, dan setiap pengajuan perjalanan dinas mulai dari kepala dinas, kabid, kabag, hingga camat harus mendapatkan persetujuan langsung dari Bupati,” tegasnya.
Selain efisiensi, Bupati Tarmizi juga mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Tak hanya itu, Tarmizi juga mengingatkan pentingnya penghematan energi dan fasilitas kantor sebagai bagian dari disiplin penggunaan anggaran.
“Gunakan AC dan penerangan hanya saat diperlukan. Kita harus memulai dari hal-hal kecil agar dampaknya terasa signifikan,” pesannya.
Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah keuchik dari berbagai kecamatan turut menyampaikan berbagai persoalan aktual di tingkat gampong. Mulai dari kendala pengelolaan dana desa, perawatan infrastruktur, koperasi merah putih, mitigasi bencana, hingga peningkatan kapasitas aparatur gampong.
Rakor yang berlangsung interaktif dan produktif itu menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan, agar Aceh Barat tetap mampu melanjutkan pembangunan secara efisien, transparan, dan berkeadilan, meski menghadapi tantangan keuangan di tahun 2026.
