Scroll untuk baca berita
AcehPeristiwa

Masyarakat Nagan Raya Keluhkan Abrasi Pantai, Dugaan Imbas Pengerukan PLTU

422
×

Masyarakat Nagan Raya Keluhkan Abrasi Pantai, Dugaan Imbas Pengerukan PLTU

Sebarkan artikel ini
Abrasi di bibir Pantai Wisata Naga Permai, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, kian parah dan meresahkan masyarakat setempat.Jum'at, (12/9/2025). Dok poto newsbidik.com/zahari Z

NEWS BIDIK, ACEH – Abrasi yang kian parah di sepanjang bibir Pantai Wisata Naga Permai, Desa Suak Puntong hingga Desa Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terus menjadi keluhan warga. Kerusakan garis pantai tersebut diduga kuat dipicu oleh aktivitas pengerukan di pelabuhan PLTU 1 dan 2 yang berada di kawasan Samudra Hindia. Jum’at, (12/9/2025).

Menurut keterangan masyarakat setempat yang ditemui Tim Liputan Media Aceh, abrasi semakin hari semakin meluas, namun hingga kini belum ada langkah penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Sudah sering ada pihak pemerintah datang meninjau lokasi, tapi tidak ada tindakan nyata. Semua hanya formalitas,” ujar salah seorang warga.

Kerusakan yang terjadi di pesisir Kuala Pesisir tersebut tidak hanya mengikis garis pantai, tetapi juga mengancam infrastruktur, lingkungan hidup, serta perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari kawasan pesisir.

Warga berharap pihak PLTU 1 dan 2 bersama instansi terkait, khususnya Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Nagan Raya, segera turun tangan untuk mencari solusi konkret. Mereka juga mendesak adanya investigasi dan kajian ilmiah terkait abrasi yang terjadi agar langkah mitigasi bisa segera dilakukan.

Sementara itu, dari sisi regulasi, meski tidak ada undang-undang khusus yang mengatur soal abrasi, namun perlindungan pantai dari erosi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan pentingnya upaya pelestarian wilayah pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan.

Masyarakat pun berharap Pemkab Nagan Raya bersama dinas terkait tidak hanya berhenti pada kunjungan formalitas, melainkan segera menindaklanjuti dengan langkah nyata agar abrasi tidak semakin meluas dan merugikan kehidupan masyarakat pesisir.

Tinggalkan Balasan

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”