Scroll untuk baca berita
Jawa BaratKesehatan

Proyek Gedung Serbaguna Posyandu di Cibiru Hilir Mangkrak Meski Dua Kali Cair Dana

1035
×

Proyek Gedung Serbaguna Posyandu di Cibiru Hilir Mangkrak Meski Dua Kali Cair Dana

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK,//Bandung – Pembangunan Gedung Serbaguna Posyandu di Blok AA RW 08, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, masih mangkrak meski telah dua kali menerima kucuran dana. Proyek yang diharapkan menjadi fasilitas penting bagi warga setempat itu kini menimbulkan tanda tanya.

Menurut informasi yang dihimpun, pembangunan gedung tersebut telah dimulai beberapa tahun lalu dengan anggaran yang cukup besar. Namun hingga saat ini, pembangunan belum juga rampung meski dana sudah dua kali dicairkan untuk proyek tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan kondisi ini,” ujar salah seorang warga RW 08 dengan nada kesal. Ia menyebut, warga berharap gedung serbaguna ini bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama pelayanan posyandu, namun hingga kini hanya menjadi bangunan mangkrak.

Di tempat terpisah, warga RW 08 lainnya juga mengaku prihatin dengan kondisi pembangunan tersebut. Mereka berharap pihak berwenang segera menyelesaikan proyek agar dapat digunakan masyarakat. Rabu, (23/7/3025).

“Sebagai warga yang peduli pada pembangunan desa, kami berharap proyek ini segera dituntaskan,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga juga mendesak agar pemerintah desa maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara transparan terkait kondisi proyek dan rencana tindak lanjut penyelesaiannya.

Tuty, warga RW 08 Desa Cibiru Hilir, juga meminta agar proyek pembangunan Gedung Serbaguna Posyandu tersebut segera dituntaskan.

“Kami ingin ada transparansi informasi mengenai kondisi proyek dan rencana penyelesaiannya. Kami hanya ingin pembangunan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Cibiru Hilir hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi pembangunan tersebut. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret agar fasilitas ini segera dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kegiatan warga RW.08

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”