Scroll untuk baca berita
JakartaNasional

PERCEPAT TRANSPARANSI PUBLIK, SEKRETARIS KABINET TEMUI MENTERI IMIPAS

700
×

PERCEPAT TRANSPARANSI PUBLIK, SEKRETARIS KABINET TEMUI MENTERI IMIPAS

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Kabinet RI, Tedi, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, saat menggelar pertemuan strategis di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Pertemuan ini membahas percepatan transparansi dan reformasi pelayanan publik. (Dok. Sekretariat Kabinet/IG @setkabgoid)

NEWSBIDIK-JAKARTA — Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Tedi, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada Jumat (25/7). Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Menteri Imipas, Agus Andrianto, dalam rangka memperkuat sinergi dan percepatan reformasi pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas strategi penguatan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kunjungan ini juga diungkapkan secara resmi melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu (26/7/2025).

“Kementerian Imipas saat ini memiliki lebih dari 65 ribu pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah SDM yang besar, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar lebih efisien dan transparan,” ujar Tedi.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam kesempatan tersebut memaparkan 13 program akselerasi yang menjadi prioritas kementerian dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut adalah 13 program akselerasi Kementerian Imipas:

1. Pemberantasan Peredaran Narkoba dan Penipuan di Lapas/Rutan, melalui pembersihan blok hunian, tes urine, dan optimalisasi program rehabilitasi.

2. Pemberdayaan Warga Binaan untuk Ketahanan Pangan, dengan kerja sama bersama Kementerian Pertanian.

3. Peningkatan Produksi UMKM oleh Warga Binaan, melalui intensifikasi kegiatan produktif di dalam lapas dan rutan.

4. Bantuan Sosial bagi Keluarga Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar, sebagai bentuk kepedulian sosial.

5. Penanganan Kepadatan Lapas dan Rutan, melalui pemberian remisi, hak integrasi, cuti bersyarat, serta pembaruan regulasi dan penambahan kapasitas hunian.

6. Digitalisasi Layanan Keimigrasian, termasuk pengembangan aplikasi terpadu untuk seluruh layanan publik.

7. Pengembangan Gerbang Otomatis (Autogate) di bandara internasional, seperti Bandara Juanda dan Soekarno-Hatta pada 2025.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, dengan memperkuat peran petugas imigrasi pembina desa (Pimpasa).

9. Penguatan Sistem Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dengan integrasi sistem informasi profil penumpang.

10. Pembangunan Lounge Pekerja Migran, untuk memberikan kenyamanan di titik keberangkatan dan kedatangan internasional.

11. Bakti Sosial di Wilayah Perbatasan, melalui penggerakan satuan kerja imigrasi di daerah perbatasan.

12. Pembangunan Lapas Modern Supermaksimum dan Smart Prison, termasuk lembaga pendidikan berstandar internasional.

13. Rebranding Poltekim dan Poltekip, menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan guna meningkatkan kebanggaan kelembagaan.

Menurut Agus, seluruh program ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kelembagaan, serta menciptakan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Transformasi pelayanan publik menjadi prioritas utama kami. Dengan dukungan penuh dari Sekretariat Kabinet, kami yakin reformasi ini dapat terlaksana secara bertahap dan tepat sasaran,” pungkas Agus.

Kunjungan Sekretaris Kabinet ke Kementerian Imipas ini menjadi simbol kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb