Scroll untuk baca berita
DKI JakartaKesehatanNasional

Presiden Prabowo Tindaklanjuti Laporan Menkes Soal Lonjakan COVID-19 dan Percepatan Pembangunan RS

605
×

Presiden Prabowo Tindaklanjuti Laporan Menkes Soal Lonjakan COVID-19 dan Percepatan Pembangunan RS

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK//JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/6/2025), terkait sejumlah isu strategis bidang kesehatan nasional. Dalam pertemuan tersebut, dibahas lonjakan kasus COVID-19, pembangunan rumah sakit baru, hingga progres layanan cek kesehatan gratis.

Terkait COVID-19, Menkes mengakui adanya peningkatan kasus, namun meminta masyarakat tetap tenang karena varian yang beredar saat ini dinilai tidak mematikan.

“Tapi ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat enggak panik,” kata Budi.

Pembangunan RS Dipercepat, 16 Sudah Groundbreaking

Dalam laporannya, Menkes juga memaparkan percepatan program pembangunan 66 rumah sakit baru yang sebelumnya ditargetkan selesai dalam lima tahun. Kini, target tersebut dipercepat menjadi dua tahun, dengan 32 rumah sakit ditargetkan selesai dibangun pada 2025.

“Tahun ini rencananya 32, tahun depan 34. Dari 32 ini, 16 sudah groundbreaking. Sisanya akan segera menyusul,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga telah menyetujui realokasi anggaran untuk mendukung percepatan tersebut. Menkes menegaskan, tidak ada penambahan dana, hanya perpindahan pos anggaran untuk pelaksanaan program quick win.

7,8 Juta Warga Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis

Program cek kesehatan gratis juga menjadi sorotan utama dalam laporan kepada Presiden. Hingga awal Juni 2025, sebanyak 7,8 juta warga telah memanfaatkan layanan ini. Rata-rata, sekitar 200 ribu orang per hari mengikuti pemeriksaan.

“Per bulan itu antara 5 jutaan orang,” jelas Budi.

Layanan ini akan diperluas ke lingkungan sekolah mulai bulan ini dan bulan depan, dengan target menjangkau hingga 50 juta penduduk.

Melalui program ini, sejumlah masalah kesehatan utama masyarakat mulai teridentifikasi. Di antaranya, cacat jantung bawaan pada bayi, gangguan gigi pada balita, serta hipertensi dan diabetes pada orang dewasa dan lansia.

Penanganan TBC Dipercepat Lewat Skrining Massal

Menkes juga melaporkan kemajuan dalam deteksi dan penanganan penyakit menular tuberkulosis (TBC). Dengan tersedianya alat skrining yang lebih murah dan melimpah, program identifikasi dini bisa diperluas.

“Targetnya satu juta orang bisa teridentifikasi agar pengobatan bisa segera dimulai. Sekarang juga sudah diterapkan rezim pengobatan yang lebih murah,” jelasnya.

Presiden Prabowo dikabarkan memberi dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis ini sebagai bagian dari komitmennya memperkuat sektor kesehatan nasional.(BPMI Setpres)

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”