Scroll untuk baca berita
AcehPolitik

Kepala Desa Alue Bata Bantah Tuduhan Penyelewengan, Minta Pemberitaan Dipertanggungjawabkan

361
×

Kepala Desa Alue Bata Bantah Tuduhan Penyelewengan, Minta Pemberitaan Dipertanggungjawabkan

Sebarkan artikel ini
Kepala Desa Alue Bata, Idrus, bersama aparatur desa menegaskan klarifikasi atas tudingan penyelewengan Dana Desa yang dinilai hanya opini dan mencemarkan nama baik.” Kamis, (17/9/2025). Dok poto newsbidik.com /Zahari Z,

NEWS BIDIK, Nagan Raya – Kepala Desa Alue Bata, Idrus, bersama jajaran aparatur desa angkat bicara terkait pemberitaan di salah satu media online yang menuding adanya dugaan penyelewengan dana desa. Ia menegaskan, pemberitaan tersebut tidak berdasar, bersifat opini, dan berpotensi mencemarkan nama baik pemerintah desa. Kamis, (18/9/2025).

“Pernyataan yang dilontarkan hanya opini publik dan tidak disertai bukti. Kami selaku aparatur desa siap mempertanggungjawabkan semua penggunaan anggaran. Namun, pihak yang menyebarkan informasi juga harus siap mempertanggungjawabkannya secara hukum,” tegas Idrus di Nagan Raya.

Idrus menyesalkan isi pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penyimpangan, padahal Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kecamatan Tadu Raya bersama pendamping desa sudah turun langsung melakukan evaluasi terhadap kegiatan sarana prasarana desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024.

Lebih lanjut, Idrus berharap aparat penegak hukum (APH) dapat menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik tersebut. “Kami berharap pihak APH mengusut tuntas pernyataan dan pemberitaan yang tidak benar itu agar tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi pengelolaan Dana Desa selalu dijalankan sesuai aturan yang berlaku, dan pihaknya terbuka untuk diaudit. “Kami tidak pernah menutup diri. Semua sudah sesuai mekanisme. Justru kami meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan tudingan sepihak dapat diproses hukum,” pungkas Idrus.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Polemik bendera Aceh harus segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan konflik dan korban jiwa. Dugaan penembakan di Pulo Kenari, Pidie, juga harus diusut tuntas secara transparan. Aparat diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.”

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”