Scroll untuk baca berita
ACEH BARATDaerah

Diduga Pungli Di SMK N 2.Meulaboh , Dimohon TIM Saber Pungli Untuk Bertindak.

497
×

Diduga Pungli Di SMK N 2.Meulaboh , Dimohon TIM Saber Pungli Untuk Bertindak.

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Aceh Barat Di duga Pungli dilakukan di sekolah menengah kejuruan Dugaan Nikmati Hasil Berjamaah – TIM Saber Pungli Diam Membisu Pungli Disekolah SMK Negeri 2 Meulaboh

Presiden Republik Indonesia telah membentuk TIM Saber Pungli Sapu bersih pungli dilakukan di dunia pendidikan  MINGGU,(1/6/2025).

Sesuai dengan Pemberantasan Pungli disekolah selain sumbangan dan bantuan , pungutan di sekolah yang tidak berdasar hukum akan dipantau oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar ( Satgas Saber Pungli ) dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2016 Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar penguatan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahulukan dengan kesepakatan para pemangku kepentingan , karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesempatan dan Pemufakatan ( Pemufakatan Jahat ) sesuai undang undang Republik Indonesia.

Kepala sekolah dan komite kebal Hukum , Tidak ada yang berani Aparat Penengah Hukum APH menindak lanjuti sesuai dengan peraturan Presiden yang sudah jelas jelas dilakukan di SMK Negeri 2 Meulaboh , Berlakunya Hukum bagi masyarakat Rakyat jelata , tidak berlaku bagi Penguasa Jabatan, diduga kuat Bekingan di balik Jabatan.

Bentuk-bentuk pungutan di sekolah pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan peraturan pungutan di luar sekolah melalui program Mendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pemungutan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan sumbangan pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan pengertian pemungutan dalam peraturan tersebut adalah penerima biaya pendidikan baik berupa uang ataupun barang harus miring jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik ataupun orang tua wali murid bersifat wajib mengikat serta sejumlah dan jangka waktu penggunaannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar

Diharapkan kepada Bupati Aceh Barat Tarmizi dan pihak Dinas Terkait usut sampai tuntas pungli disekolah yang diduga selama beberapa tahun ini berlangsung Aman dan terkoordinir demi meraup keuntungan memperkaya diri .

Tinggalkan Balasan

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”

Aceh

“Terbitnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Giok Nagan menjadi langkah strategis dalam melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi potensi unggulan daerah. Pengakuan ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terus mengembangkan Giok Nagan secara berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya.”

Aceh

“Turnamen Badminton Kapolres Cup VI bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi menjadi momentum mempererat kebersamaan, memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat, serta membuka ruang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Nagan Raya di masa depan,” ujar Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K. saat membuka turnamen dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. :::

Aceh

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan 647 hunian tetap bagi korban banjir di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Selain hunian, percepatan pembangunan sekolah permanen dan pemulihan infrastruktur jembatan yang rusak juga menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.”

Aceh

“Melalui pembinaan teknis lanjutan EPSS ini, kami berharap seluruh SKPK di Kabupaten Nagan Raya dapat memperkuat tata kelola statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan terpercaya guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data serta meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2026.” — Masitoh, S.K.M., M.K.M., Kabid Statistik Diskominfo Kabupaten Nagan Raya.