Scroll untuk baca berita
AcehDaerah

Tim Pansus LKPJ DPRK Nagan Raya Tinjau Kinerja Dinas, Siap Tindaklanjuti Temuan Lapangan

597
×

Tim Pansus LKPJ DPRK Nagan Raya Tinjau Kinerja Dinas, Siap Tindaklanjuti Temuan Lapangan

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK.//NAGAN RAYA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRK Nagan Raya melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Selasa (22/04/2025).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024. Tim Pansus yang dipimpin oleh Ketua Heri Yanda, S.AB, bersama Wakil Ketua Dedi Irmayanda, serta anggota DPRK lainnya, yakni M. Khalis, Tgk Khaidir Main (Tukim), Wahidin, Riski Julianda, Aris Munandar, dan H. Ramlan B., mendatangi beberapa instansi terkait.

Beberapa dinas yang menjadi fokus kunjungan meliputi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pansus mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran yang telah dilaporkan dalam dokumen LKPJ.

Ketua Tim Pansus, Heri Yanda, S.AB, kepada awak media mengatakan bahwa masa kerja Tim Pansus berlangsung selama 30 hari ke depan. Ia meminta seluruh kepala dinas dan jajarannya untuk menyiapkan bahan pembahasan LKPJ secara jelas dan detail.

“Hari ini adalah hari kedua masa kerja Tim Pansus. Kami berharap seluruh dinas yang kami kunjungi maupun yang belum, dapat mempersiapkan data LKPJ dengan lengkap, agar pembahasan berjalan lancar,” tegas Heri Yanda.

Lebih lanjut, Heri menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan kinerja dinas demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.

“Kami mengingatkan semua instansi agar menjadikan kunjungan ini sebagai bahan evaluasi, supaya pengelolaan anggaran ke depan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Heri juga menegaskan komitmen Tim Pansus untuk menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

“Jika diperlukan, kami siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan transparan,” tutup Heri Yanda.

Sebagai informasi, sejak pembentukan Tim Pansus LKPJ, tercatat sudah delapan instansi pemerintah daerah yang dikunjungi, dengan beberapa temuan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan.

Tinggalkan Balasan

Daerah

Kutipan Berita Unggulan:
“Empat medali emas menjadi modal awal bagi Kontingen Jepara untuk terus melaju di Porprov XVII Jawa Tengah 2026. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial, Jepara optimistis mengejar target 50 medali emas dan menembus empat besar.”

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”