NEWS-BIDIK.//Suka Makmue – Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Nagan Raya, Muhammad Dustur, S.H., M.Kn., menyoroti serius persoalan tapal batas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Menurut Dustur, meskipun pemekaran wilayah telah berlangsung, masih terdapat sejumlah titik batas wilayah yang belum dirapikan dan ditetapkan secara final. Ia menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus tanpa penyelesaian yang jelas.
“Pemerintah Aceh tidak bisa terus-menerus bungkam. Mereka punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegas Dustur. Ia merujuk kepada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, khususnya Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan batas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi menjadi kewenangan gubernur.
Lebih lanjut, Dustur menambahkan, sesuai Pasal 22 Permendagri tersebut, Gubernur wajib memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mengundang Bupati atau Wali Kota yang berselisih untuk duduk bersama mencari solusi.
“Persoalan tapal batas ini harus segera diselesaikan untuk mencegah munculnya konflik kepentingan di kemudian hari,” imbuhnya.
Selain mengacu pada Permendagri, Dustur juga menekankan bahwa Pemerintah Aceh wajib berpegang pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Ia menilai, pengabaian terhadap masalah tapal batas dapat berdampak pada ketidakpastian wilayah administrasi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kegiatan investasi.
“Semestinya Pemerintah Aceh sudah menuntaskan seluruh persoalan tapal batas kabupaten/kota. Dengan begitu, energi pemerintah daerah bisa difokuskan untuk peningkatan PAD dan menarik investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat Aceh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dustur menyindir kondisi pemerintahan Aceh saat ini yang dinilainya hanya berganti ‘jubah baru’ namun masih memelihara persoalan lama.
“Pemerintah Aceh hari ini tak ubahnya seperti berjubah baru dengan persoalan lama (but-but set),” tutup Direktur YLBH AKA Nagan Raya.
