Scroll untuk baca berita
JakartaPolitikPOLRITNI

Prabowo Minta TNI/Polri Berbenah: Bersihkan Diri Sebelum Saya Ambil Tindakan

577
×

Prabowo Minta TNI/Polri Berbenah: Bersihkan Diri Sebelum Saya Ambil Tindakan

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK||Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta institusi TNI dan Polri untuk segera berbenah dalam melayani masyarakat. Ia menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut harus melakukan perbaikan internal sebelum dirinya mengambil langkah tegas sebagai pemegang mandat rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah wawancara yang dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025). Prabowo mengakui bahwa TNI dan Polri, seperti halnya lembaga-lembaga lainnya, tak luput dari kekurangan.

“Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur, ya semua lembaga kita ada hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Ia pun mengimbau jajaran TNI dan Polri untuk segera melakukan pembenahan internal.
“Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI/Polri, beresin, bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandatoris rakyat,” tegasnya.

Soal RUU TNI, Prabowo: Tidak Ada Niat Melahirkan Militerisme

Di sisi lain, Presiden juga menanggapi polemik yang berkembang mengenai Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI). Ia menepis anggapan bahwa revisi tersebut merupakan upaya untuk menghidupkan kembali militerisme atau dwifungsi ABRI.

Prabowo memastikan bahwa tidak ada niat seperti itu dari pihak penyusun RUU.

“Menurut saya, UU TNI itu non-issue. Enggak ada niat (militerisme/dwifungsi ABRI). Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil, pensiun dini,” ungkap Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa pengaturan dalam RUU tersebut hanyalah bentuk formalisasi dari praktik yang sudah berjalan, terutama untuk jabatan-jabatan di bidang intelijen, kebencanaan, dan SAR.

“Hanya beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, itu dari dulu. Kan ini hanya mengformalkan,” tambahnya.

Prabowo juga menyebut bahwa keterlibatan TNI dalam kejaksaan dan kehakiman militer memiliki dasar yang kuat secara hukum dan fungsional.

“Kemudian, katanya kejaksaan, ya kejaksaan kan ada jaksa pidana militer, kemudian hakim agung ada kamar militer. Dan kalau dilihat, semua itu ada reasoning-nya,” pungkas Presiden.

Jawa Barat

“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi kewajiban kami untuk turun langsung mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan usulan yang benar-benar berdampak bagi kepentingan umum, dan akan kami kawal sesuai mekanisme di DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar H. Akhmad Marjuki dalam kegiatan reses di Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Selasa (24/2/2026).

Aceh

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja keras seluruh personel,” ujar Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K., usai menerima penghargaan pada Rapim Polda Aceh Tahun 2026 di Banda Aceh.

Transformasi pemasyarakatan yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan mampu berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Agus Andrianto, lapas tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga pusat produktivitas dan harapan baru bagi warga binaan.”