Scroll untuk baca berita
Jawa BaratNEWS BIDIK KAB BEKASI

Tokoh Bekasi H. Apud Syaepudin Ajak Masyarakat Dukung Kepemimpinan Dr. Asep Surya Atmadja untuk Bekasi Lebih Baik

932
×

Tokoh Bekasi H. Apud Syaepudin Ajak Masyarakat Dukung Kepemimpinan Dr. Asep Surya Atmadja untuk Bekasi Lebih Baik

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, Kab Bekasi – Dukungan dan apresiasi terhadap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, H. Apud Syaepudin, yang juga menjabat sebagai Ketua FKWB (Forum Komunikasi Warga Kabupaten Bekasi) dan Ketua DPC WBI (Warga Bumiputera Indonesia) Kabupaten Bekasi.

Dalam pernyataannya, H. Apud Syaepudin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas komitmen serta kerja nyata Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmadja, dalam menata berbagai aspek pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmadja, yang telah menunjukkan dedikasi, keberanian, dan ketegasan dalam melakukan pembenahan di berbagai sektor. Ini adalah langkah nyata yang patut kita dukung bersama,” ujar H. Apud.

Ia menilai, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah saat ini mencerminkan arah pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, upaya penataan yang sedang berjalan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih tertib, maju, dan berdaya saing.

Lebih lanjut, H. Apud mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut aktif mengawal, mendukung, dan membantu pemerintah dalam proses pembangunan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bersatu, bahu-membahu mengawal setiap kebijakan yang dijalankan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting agar pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, memperkuat semangat gotong royong, serta membangun kepercayaan bersama demi masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, H. Apud Syaepudin optimistis Kabupaten Bekasi akan mampu bangkit, berkembang, dan mencapai kesejahteraan yang merata.

“Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita yakin Kabupaten Bekasi akan menjadi daerah yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” pungkasnya.

Kabupaten Bekasi – Bangkit Maju Sejahtera

WBI – Indonesia Untuk Bangsa Indonesia

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

KIM-PG Kabupaten Bekasi hingga kini belum menentukan sikap resmi terkait dukungan calon ketua Partai Golkar. Namun Ketua KIM-PG, Efendi Subandono, secara pribadi menyatakan dukungannya kepada H. Akhmad Marjuki SH MH sebagai figur yang dinilai paling layak memimpin Golkar Kabupaten Bekasi. Meski demikian, keputusan final menunggu struktur DPD Golkar Jawa Barat resmi dilantik pasca Musda XI.”

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

Headline

“Penggerebekan gudang pengoplosan LPG di Cileungsi membuka fakta mengejutkan: praktik ilegal yang berjalan sejak 2025 ini mampu meraup keuntungan hingga Rp13 miliar per bulan. Selain merugikan negara, aktivitas pemindahan gas bersubsidi ke tabung non-subsidi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena dilakukan tanpa standar keamanan. Polisi menegaskan, para pelaku dijerat UU Migas dan pasal pidana umum terkait perbuatan curang serta peredaran barang tidak sesuai standar.”

Headline

“Warga miskin di Desa Waled, Cirebon, mengeluhkan sulitnya akses mobil desa untuk berobat. Di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, mereka justru harus mengeluarkan biaya besar hingga ratusan ribu rupiah untuk transportasi. Padahal, fasilitas desa seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan dipersulit.”