NEWS BIDIK, Pangandaran,Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran secara tegas melayangkan protes keras atas sikap Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangandaran yang dinilai menghindar dan menutup diri dari dialog publik.
Tujuan utama dari pertemuan yang diminta KNPI adalah untuk menggali transparansi dan mendesak akuntabilitas SPPG dalam penanganan masalah kritis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangandaran yang berpotensi merugikan ratusan anak penerima manfaat. Senen, (1/12/2025).
Kasus Pinjaman Misterius Rp680 Juta, Eks Kalak BPBD Pangandaran Dikabarkan Diamankan Polres
Tian Kadarisman, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, menyatakan bahwa sikap Koordinator SPPG ini sangat mencurigakan dan menguatkan dugaan adanya upaya sistematis untuk menghindari tanggung jawab dan transparansi publik.
“Kami berulang kali menunjukkan itikad baik untuk berdiskusi, menawarkan fleksibilitas tempat dan waktu, namun Koordinator SPPG memilih bungkam. Sikap ini mengindikasikan adanya ketakutan untuk bersikap transparan di hadapan pemuda dan masyarakat. Padahal, masalah di lapangan sudah sangat mendesak dan melibatkan gizi anak-anak,” tegas Tian.
Upaya dialog KNPI diabaikan setelah menanyakan kepastian jadwal di hari kerja, bahkan setelah KNPI menawarkan solusi fleksibel untuk bertemu di luar sekretariat atau di tempat netral, Koordinator SPPG tidak memberikan balasan apa pun.
KNPI menegaskan, audiensi ini bukan sekadar seremonial, melainkan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan jawaban dan langkah konkret SPPG dalam mengatasi masalah krusial yang telah teridentifikasi dan disoroti oleh masyarakat sipil.
Masalah Integritas dan Konflik Internal , SPPG segera menjamin kesinambungan pelayanan dan menghilangkan orientasi bisnis eksklusif. Ditemukannya laporan konflik internal di beberapa Dapur MBG yang berujung pada penghentian sementara operasional, merugikan ratusan penerima manfaat. KNPI menuntut SPPG mengambil sikap tegas dan bertindak sebagai mediator profesional untuk menyelesaikan konflik.
Kualitas dan Keamanan Pangan. jaminan kualitas dan keamanan pangan sebagai prioritas absolut, apakah ada langkah konkret mengenai langkah percepatan untuk Pengetatan Kontrol Teknis, termasuk penerapan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di semua dapur, serta Penguatan Pengawasan Eksternal melalui penyediaan kanal pelaporan yang cepat tanggap dan transparan bagi orang tua dan masyarakat.
Mabes Polri Tegaskan: Wartawan Harus Dilindungi, Anggota yang Melanggar Ditindak Tegas
3. Komitmen Pemberdayaan Ekonomi Lokal, memastikan alokasi dana program berputar di masyarakat lokal. Transparansi data dan mekanisme rekrutmen untuk memastikan prioritas tenaga kerja lokal sebagai juru masak selain itu KNPI ingin mengetahui sejauh mana komitmen SPPG dalam mewajibkan pembelian bahan baku dari petani dan UMKM lokal untuk menggerakkan ekonomi desa.
KNPI mengingatkan Koordinator SPPG bahwa sikap menutup diri ini memiliki konsekuensi hukum serius karena Program MBG menggunakan sumber daya publik dan dikelola oleh Badan Publik, langkah kami sebagai pemuda didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 21, yang memberikan amanat kepada pemuda untuk berperan aktif dalam pengawasan program sosial. SPPG wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua DPRD Pangandaran Dorong Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria di Cimerak
KNPI menegaskan bahwa progres penanganan masalah, mulai dari konflik internal, higienitas, hingga pertanggungjawaban, adalah Informasi Publik Wajib Diumumkan.
“Jika Koordinator SPPG tetap tidak merespons dan menutup diri dari dialog, kami menilai mereka telah melanggar amanat UU KIP secara sengaja. Kami mendesak mereka segera menetapkan waktu pertemuan yang pasti, supaya dialog dan diskusi bisa terlaksana ,” tutup Tian Kadarisman.
