NEWS BIDIK, Nagan Raya – Fenomena mengejutkan tengah mengguncang lingkup pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Dalam kurun waktu belum genap satu tahun sejak dilantik, Bupati TRK yang mengusung jargon “Sayang Nagan Raya”, justru menghadapi gejolak internal serius: belasan Kepala Dinas (Kadis) secara bergiliran memilih mundur dari jabatannya. Rabu, (20/8/2025)
baca juga
Diduga Proyek Irigasi Jeuram Tak Transparan, Puluhan Petani Kuala Nagan Raya Tuntut Kepastian
Kondisi ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar. Fenomena mundurnya pejabat struktural dalam jumlah besar dan waktu berdekatan belum pernah terjadi sebelumnya di kabupaten manapun di Indonesia. Di tengah harapan akan perubahan dan pembangunan daerah, justru yang terjadi adalah ketidakstabilan birokrasi.
Berdasarkan pantauan lapangan dan informasi yang dihimpun tim liputan khusus Aceh setidaknya lebih dari sepuluh kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan surat pengunduran diri. Beberapa di antaranya bahkan memilih kembali ke jabatan fungsional atau memilih “menepi” dari hiruk-pikuk pemerintahan.
baca juga
Sumber internal menyebutkan, pengunduran diri massal ini bukan semata karena alasan pribadi atau kesehatan. Ada indikasi kuat bahwa ketidakharmonisan dengan gaya kepemimpinan Bupati TRK menjadi salah satu pemicu utama. Atmosfer kerja yang disebut penuh tekanan, intervensi politik dari lingkaran tim sukses, hingga kebijakan yang tak berpihak pada meritokrasi, turut memperparah kondisi.
“Bupati lebih mendahulukan orang-orang dari tim pendukung saat Pilkada dibanding pejabat yang punya integritas dan pengalaman,” ujar salah satu mantan pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Alih-alih memperkuat profesionalisme birokrasi, pemerintahan saat ini dinilai mengedepankan loyalitas politik semata. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya roda pemerintahan dan terancamnya kualitas pelayanan publik.
Fenomena ini patut menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRK, lembaga pengawas, hingga Kementerian Dalam Negeri. Stabilitas pemerintahan daerah tak bisa dipertaruhkan hanya demi kepentingan politik sesaat.
baca jujuga
PT KIM Diduga Serobot Lahan Warga di Nagan Raya, Masyarakat Minta APH Bertindak Tegas
Apabila tak segera dilakukan evaluasi mendalam terhadap kepemimpinan dan kebijakan yang dijalankan, Nagan Raya bisa menjadi contoh buruk bagi daerah lain. Bukan hanya kehilangan pejabat kompeten, tapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang seharusnya “menyayangi” rakyatnya.
