Pendamping PKH Tidak Punya Wewenang Menentukan Penerima Bansos, Fokus Utama Adalah Pendampingan

“Antusiasme lebih dari 15 ribu warga pada Jalan Sehat HUT ke-24 membuktikan semangat kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun Nagan Raya.”

“Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi. DPRK Aceh Barat harus menggunakan Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Bupati agar masyarakat mengetahui penyebab temuan, langkah penyelesaiannya, dan upaya pencegahan ke depan. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pemerintahan.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA

“Menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar mengibarkan Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda melalui disiplin, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Kepercayaan ini adalah kehormatan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. H. Hizbulwatan.

“Kami siap menerima setiap pengaduan buruh maupun karyawan. Seluruh laporan akan diproses secara profesional dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi melindungi hak pekerja sekaligus menjaga kepastian hukum bagi semua pihak.” — Fakhrur Razy, S.Sos., M.Si., Kepala Disnakertrans Kabupaten Nagan Raya.

“Pasar murah bukan sekadar menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan membantu meringankan beban masyarakat. Meski jumlah paket masih terbatas, komitmen menghadirkan program pro-rakyat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. Hizbulwatan.

“Penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Polres Nagan Raya berkomitmen menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga distribusi energi bersubsidi tepat sasaran.” — AKP Muhammad Rizal, S.E., S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Nagan Raya

“Jika benar terjadi pemotongan upah di luar ketentuan yang berlaku, maka persoalan ini harus segera ditelusuri melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan demi menjamin hak-hak buruh.”

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

“Polres Nagan Raya tidak akan memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan pupuk dan BBM bersubsidi. Penegakan hukum akan terus dilakukan untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.”

“Pasar murah bukan sekadar menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan membantu meringankan beban masyarakat. Meski jumlah paket masih terbatas, komitmen menghadirkan program pro-rakyat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. Hizbulwatan.