Scroll untuk baca berita
DaerahJawa BaratPOLRES PANGANDARAN

Donor Darah Warnai HUT Bhayangkara ke-79 di Polres Pangandaran

516
×

Donor Darah Warnai HUT Bhayangkara ke-79 di Polres Pangandaran

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//PANGANDARAN  Menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79, Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran menggelar aksi kemanusiaan berupa kegiatan donor darah di Mako Polres yang baru, berlokasi di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (16/6/2025).

Kegiatan bakti sosial ini menjadi momentum kebersamaan antara Polri, TNI, Bhayangkari, dan masyarakat umum. Mereka hadir dengan antusias, berpartisipasi mendonorkan darah sebagai wujud kepedulian sosial.

Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat dalam rangkaian peringatan HUT Bhayangkara.

“Donor darah ini bukan hanya simbol perayaan, tetapi juga bentuk konkret kepedulian kami untuk membantu sesama. Harapannya, aksi hari ini bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Kapolres.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pangandaran. Tim medis dari PMI hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah dari para pendonor secara profesional. Puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat. Terlihat sinergi dan kekompakan antara institusi Polri dan TNI serta masyarakat yang hadir. Hal ini mencerminkan kolaborasi lintas sektor yang harmonis demi mendukung nilai-nilai kemanusiaan.

Donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang tahun ini mengusung tema: “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”

Melalui kegiatan ini, Polres Pangandaran menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam upaya kemanusiaan dan sosial demi mewujudkan pelayanan yang presisi dan humanis.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”