Scroll untuk baca berita
DaerahJawa Tengah

Oknum TNI Diduga Terlibat Mafia Solar di Blora, LSM SAB Laporkan ke Pomdam IV/Diponegoro

987
×

Oknum TNI Diduga Terlibat Mafia Solar di Blora, LSM SAB Laporkan ke Pomdam IV/Diponegoro

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Semarang – Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mencuat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Abdi Bangsa (SAB) secara resmi melaporkan seorang anggota TNI aktif berinisial R ke Polisi Militer Kodam (Pomdam) IV/Diponegoro di Semarang.

Ketua DPD LSM SAB, Andi Prasetyo, menyampaikan bahwa laporan tersebut dilayangkan berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim media PortalIndonesiaNews.Net pada 22 Mei 2025. Laporan bernomor 056/7/SAB/ADN/V/2025 itu menyebut adanya aktivitas mencurigakan di SPBU 44.582.06, Kecamatan Blora, yang diduga menjadi titik operasi mafia BBM subsidi jenis solar.

“Beberapa kendaraan modifikasi seperti mobil Panther dan truk diketahui melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang dengan volume besar. Ini sudah berlangsung dalam jangka waktu lama,” kata Andi saat ditemui di Semarang, Senin (26/5/2025).

Salah satu sopir, Aris, mengaku bekerja untuk seseorang yang ia sebut sebagai “Boss Rico”, yang kemudian teridentifikasi sebagai anggota aktif TNI yang berdinas di lingkungan Kodim 0721/Blora. Investigasi lebih lanjut mengarah ke sebuah gudang yang digunakan untuk menampung solar bersubsidi secara ilegal. Di lokasi tersebut ditemukan sejumlah tangki plastik besar (kempu) serta barcode BBM milik beberapa kendaraan berbeda.

“Modusnya adalah membeli solar subsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, kemudian BBM itu dipindahkan ke tangki besar untuk dijual kembali dengan harga industri,” jelas Andi.

LSM SAB menilai praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil terhadap akses BBM bersubsidi. Andi menyebut tindakan tersebut melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 480 KUHP, serta Pasal 55 dan 56 KUHP. Jika oknum TNI terbukti terlibat, maka yang bersangkutan juga dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

“Kami mendesak Pomdam IV/Diponegoro untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

LSM Soroti Penangkapan Wartawan oleh Polres Blora

Selain melaporkan oknum TNI, LSM SAB juga menyoroti tindakan Polres Blora yang menangkap seorang wartawan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat tengah melakukan peliputan investigatif terkait kasus penyelewengan solar bersubsidi di Blora.

“Wartawan tersebut sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Ironisnya, justru pelaku utama penyelewengan BBM tidak tersentuh hukum,” ujar Andi.

Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil. SAB menyatakan akan melaporkan aparat Polres Blora yang terlibat dalam OTT ke Divisi Propam Polda Jawa Tengah.

“Ini bentuk pembungkaman terhadap kerja jurnalistik dan sangat kami sayangkan. Penegakan hukum harus menyasar pelaku utama, bukan pihak yang berusaha mengungkap kejahatan,” tegasnya.

Andi menambahkan, LSM SAB berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kodim 0721/Blora maupun Polres Blora.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

Gudang diduga menjadi pusat penimbunan solar bersubsidi di Desa Sruwen, Tengaran, Kabupaten Semarang akhirnya terbongkar. Tim investigasi menemukan puluhan tandon 1.000 liter, mesin pompa besar, serta jejak aktivitas armada mobil yang keluar-masuk membawa BBM dari berbagai SPBU. Warga mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan mafia solar yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.”

Jawa Tengah

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Hukum & Kriminal

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Aceh

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.